Breaking News:

Berita Bangka Barat

Rapat Paripurna DPRD Bangka Barat, Usulkan Empat Raperda Termasuk Kabupaten Layak Anak  

DPRD Bangka Barat menggelar rapat paripurna, penyampaian empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas pertama agenda legislasi daerah

bangkapos.com
Asisten III bidang Administrasi dan Umum, Herzon saat Paripurna DPRD Babar.(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevi) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA - DPRD Bangka Barat menggelar rapat paripurna, penyampaian empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas pertama agenda legislasi daerah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat, Selasa (13/4/2021).

Ketua DPRD Bangka Barat, Marudur Siragih mengungkapkan Perda dibuat untuk kepentingan masyarakat agar program terarah sesuai dengan prioritas.

"Menghasilkan peraturan daerah yang efektif, maka terlebih dahulu harus disusun program pembentukan peraturan daerah. Pemkab Bangka Barat bersama dengan DPRD telah menyusun program pembentukan peraturan daerah tahun 2021, yang telah disepakati bersama pada 30 november 2020 yang lalu," ujar Marudur.

Selain itu hadir Asisten III bidang Administrasi dan Umum, Herzon yang mewakili Plh Bupati Bangka Barat, Muhammad Soleh serta Forkopimda dan OPD dalam rapat paripurna.

Satu dari empat Raperda yakni terkait Kabupaten Bangka Barat menjadi Kabupaten layak anak, sebagai komitmen pemerintah secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

"Di Kabupaten Bangka Barat telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan kabupaten layak anak baik di pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga masyarakat. Pemda perlu menetapkan peraturan daerah tentang kabupaten layak anak yang berisikan kebijakan, untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya," kata Herzon.

Raperda kedua yakni terkait Raperda pemilihan kepala desa, sebagai kepala pemerintahan desa terpilih secara langsung dan demokratis.

"Ada beberapa poin, seperti penegasan pemilihan beserta tugas wewenang dan kewajiban. Penegasan mengenai, tahapan pemilihan desa. Penetapan mengenai waktu pemungutan suara serentak, untuk pemilihan kepala desa pada tahun 2022 dan 2028. Hingga pengaturan terkait pengisian jabatan, kepala desa yang berhenti antar waktu," jelasnya.

Untuk Raperda ketiga yakni terkait perangkat desa, Herzon mengungkapkan, Perda nomor 2 tahun 2016 tentang perangkat desa sudah tak sesuai dengan perkembangan zaman.

"Beberapa penyempurnaan terkait, pengaturan tambahan mengenai persyaratan perangkat desa. Penegasan tata cara dan pengangkatan pengadaan, pemberhentian perangkat desa. Hingga pengaturan, mengenai pengenaan sanksi bagi perangkat desa," ucapnya.

Sementara itu untuk Raperda keempat yakni terkait pencabutan peraturan tentang daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 3 tahun 2019 lembaga tentang desa atau kelurahan kemasyarakatan dan lembaga adat desa.

"Untuk menyesuaikan dengan kondisi dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka perlu mencabut Perda Kabupaten Bangka Barat nomor 3 tahun 2019 tentang lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan dan lembaga adat desa," katanya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy
Editor: Fery Laskari
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved