Breaking News:

Berita Pangkalpinang

80.761 Hektare Ekosistem Mangrove di Bangka Belitung Banyak Rusak, Helmi:  Jangan Hanya Seromonial

Presiden RI Jokowi telah mengeluarkan Perpres Nomor 220 Tahun 2020 yang menjadikan Provinsi Bangka Belitung (Babel),

Bangkapos.com/Riki Pratama
Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Presiden RI Jokowi telah mengeluarkan Perpres Nomor 220 Tahun 2020 yang menjadikan Provinsi Bangka Belitung (Babel), bersama sembilan provinsi lainnya untuk melaksanakan rehabilitasi mangrove. 

Indikatif kondisi ekosistem mangrove Nasional dan mendapatkan data, bahwa sekitar 80.761 hektare ekosistem mangrove di Babel dalam kondisi rusak. 

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melaksanakan tindak lanjut hasil audiensi Gubernur Babel dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI untuk menentukan jumlah total lahan yang akan ditanami mangrove.

Pertemuan telah dilakukan antara Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah dengan beberapa UPT Kesatuan Pengelolan Hutan di Babel, pada Rabu (14/4/2021) di kantor gubernur, untuk memastikan berapa jumlah lahan rusak yang ingin ditanami mangrove.

Dengan rencana tersebut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bangka Belitung, Azwari Helmi, mengatakan, pada kegiatan penanaman mangrove nantinya jangan dilakukan acara semonial saja.

Tetapi perlu keseriusan pemerintah mengatasi kerusakan mangrove yang selalu bertambah setiap tahunya.

"Kalau mau serius ya ayo sama-sama menjaga jangan hanya acara seremonial saat penanamanya saja. Setelah ditanam kemudian dirusak lagi, jadi seperti tidak serius. Seharusnya setelah ditanam maunya itu dijaga sampai besar, jangan lagi dirusak setelah ditanam, aparat penegak hukum juga harus tegas dalam hal pengawasan ini,"jelas Azwari Helmi kepada Bangkapos.com, Rabu (14/4/2021).

Helmi menambahkan, banyak hutan mangrove rusak di Bangka Belitung dan kembali ditanam, tetapi kembali rusak lagi karena aktivitas pertambangan timah.

"Jangan lagi lah ditambang apabila memang mangrove sudah ditanam karena sudah banyak biaya dikeluarkan untuk menanamnya. Inilah perlu pengawasan ketat, dan juga harus sesuai zonanya mana memang wilayah tambang, wisata, dan areal hutan jadi tidak lagi semuanya ditambang,"ujarnya.

Politisi PPP ini juga memduga, kenapa Presiden memilih Babel sebagai satu dari sembilan provinsi lainnya untuk melaksanakan rehabilitasi mangrove, karena melihat kerusakan lingkungan di Babel yang parah akibat aktivitas tambang timah.

"Intinya sekarang ada pada penegakan hukum aturan harus ketat. Karena ini sudah kebijakan Presiden, kita tahu sama-sama mungkin pemerintah pusat memilih Babel karena rata-rata wilayahnya sudah banyak rusak luar biasa karena pertambangan timah. Sudah saat inilah kita waktunya berbenah dengan adanya kesempatan ini,"harapnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Fery Laskari
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved