Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Kemenmarves Ingin Tata Ekspor LTJ di Bangka Belitung, Ini Permintaan Erzaldi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, terkat penataan ekspor rare earth atau logam tanah jarang

bangkapos.com
Gubernur Babel Erzaldi Rosman. (Bangkapos.com/Riki Pratama) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, terkat penataan ekspor rare earth atau logam tanah jarang (LTJ) di Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Ia menjelaskan logam tanah jarang tersebut bernilai sangat tinggi serta banyak ditemukan di Bangka Belitung dan Kalimantan.

Mengenai hal tersebut, Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, mengatakan, Kemenmarves sudah membentuk tim untuk melakukan tata ekspor LTJ di Provinsi Bangka Belitung.

"Tim sudah dibentuk Minggu depan kami akan diundang bersama dengan tim membuat suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) kebijakan bersama. Saya minta daerah dilibatkan jangan sampai lagi LTJ manfaat tidak banyak terimbas ke Bangka Belitung,"jelas Erzaldi kepada wartawan, Kamis (15/4/2021) ditemui di kantor PT Timah.

Ia menilai selama ini LTJ yang ada di Bangka Belitung diambil begitu saja, tetapi tidak berdampak pada nilai yang didapatkan untuk Provinsi Bangka Belitung.

"Jangan hanya diambil saja nilai tambah harus ada ke daerah dan terpenting menjaga agar barang ini tidak keluar secara ilegal,"tegasnya.

Mantan Bupati Bangka Tengah ini, mengatakan bahwa saat ini Kemenmarves telah merancang aturan ekspor LTJ di Babel diharapkan tidak ada lagi penjual bebas dilakukan.

"Aturan kita sudah dibuat, tinggal pengawasanya saja, maka ada satu hal yang dikonsolidasikan ke Kementrian Perdagangan, nanti ada pertemuan untuk menentukan SOP bagaimana ekspor ini agar tidak disalahgunakan perusahaan-perusahan yang ada,"katanya.

Selain itu, dia mengatakan pengaturan ekspor antar pulau selama ini telah diatur melalui Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi namun, tak terpakai dengan adanya peraturan baru yang lebih tinggi di atasnya.

"Ada Perda sudah jelas, tetapi terhapus karena ada aturan dari pertambangan yang baru, padahal perda  itu melarang pengiriman antar pulau.  Sekarang tidak bisa lagi, sehingga sekarang dirusmuskan lagi, mudah-mudahan Perda kita terakomodir oleh Kemenmarves untuk dilaksanakan,"ujarnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Fery Laskari
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved