Breaking News:

Advertorial

Bahas Konflik PT Timah dan Nelayan, Gubernur Bangka Belitung Rapat Maraton

Gubernur menerangkan tujuan memfasilitasi pertemuan antara PT Timah dan para nelayan dikarenakan, selama ini adanya kebuntuan komunikasi

Diskominfo Babel
Rapat Koordinasi Pembahasan Operasional Penambangan Lepas Pantai oleh PT Timah bersama aliansi dan kelompok nelayan di Kantor PT Timah Tbk, Kamis (15/4/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam pertambangan bijih timah lepas pantai (off shore). Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman menginisiasi Rapat Koordinasi Pembahasan Operasional Penambangan Lepas Pantai oleh PT Timah bersama aliansi dan kelompok nelayan di Kantor PT Timah Tbk, Kamis (15/4/2021). 

Gubernur menerangkan tujuan memfasilitasi pertemuan antara PT Timah dan para nelayan dikarenakan, selama ini adanya kebuntuan komunikasi antara keduanya. Oleh karena itu dengan adanya pertemuan ini, semua permasalahan yang menghambat dapat diselesaikan.

"Audiensi ini merupakan tindak lanjut aksi demo nelayan pada tanggal 5 April 2021," jelas Bang ER-sapaan akrabnya.

Gubernur menegaskan dirinya bersama masyarakat nelayan berjuang agar tidak dirugikan akibat aktivitas penambangan PT Timah.

Disisi lain, gubernur menjelaskan perannya di daerah untuk menjabarkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan pusat, yang diharuskan mendukung  perusahaan pelat merah tersebut agar mendapatkan keuntungan sehingga memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara.

Oleh kerena itu Gubernur Erzaldi berharap kepada PT Timah agar menggunakan teknologi terbarukan dalam mengeksplorasi penambangan baik di darat maupun di laut. Karena bagaimanapun kita semua berkeinginan agar PT Timah lebih profesional sehingga mendapat hasil yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Kita doakan bersama semoga PT Timah terus maju, sehingga dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat Bangka Belitung," pungkasnya.

Dalam pertemuan pertama yang menghadirkan nelayan Matras dan Teluk Kelabat itu, orang nomor satu di Babel ini menjelaskan, PT Timah yang sudah memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang berakhir masanya 2025. IUP ini diterbitkan oleh Kementerian ESDM.

Abdul Roni selaku perwakilan nelayan Matras yang mengatakan masyarakat Babel sudah lelah 3,5 abad dijajah oleh penambangan timah yang tidak memberikan pengaruh signifikan bagi perekonomian Babel.

Dirinya menambahkan bahwa, eksplorasi KIP telah membuat dampak buruk bagi masyarakat pesisir terutama nelayan. Ia meminta rekomendasi pencabutan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT Timah di wilayah tersebut. Selain itu, masyarakat meminta untuk menertibkan KIP di Matras sampai Teluk Kelabat yang masih beroperasi dimalam hari.

Halaman
12
Penulis: Iklan Bangkapos
Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved