Breaking News:

Berita Pangkalpinang

THR Paling Lama Dibayar H-7, Tidak Ada Lagi Dibayar Separuh, Perusahaan Mampu Jangan Pura-pura

Kalau ada yang melanggar pasti ada sanksinya, baik itu denda atau tahapan berikutnya dengan penundaan aktivitas perusahaan

Darwinsyah/BangkaPos
Ilustrasi THR Karyawan Swasta 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja / Buruh di Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, besaran THR untuk pekerja dengan masa kerja 12 bulan maka akan menerima satu bulan upah.

Sementara untuk pekerja yang belum sampai masa kerja 12 bulan akan diberikan secara proposional yakni masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung, Harrie Patriadi mengatakan jumlah perusahaan di Bangka Belitung terdata hampir 1.400 perusahaan yang sesuai surat edaran tentu memiliki kewajiban untuk membayar THR kepada pegawai.

"Ketentuan wajib bayar THR, sesuai dengan edaran menteri yang kemarin sudah kita teruskan ke kabupaten kota atau kabupaten untuk membuat posko pengaduan di disnaker kota atau kabupaten, dan di kantor kita (disnaker provinsi-red) juga membuat posko pengaduan untuk THR," ujar Harrie saat dikonfirmasi bangkapos.com, Jumat (16/5/2021).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bila ada pengaduan dari pekerja maka petugas khusus di posko pengaduan akan melakukan pemeriksaan di lapangan.

"Kalau ada yang melanggar pasti ada sanksinya, baik itu denda atau tahapan berikutnya dengan penundaan aktivitas perusahaan, tetapi yang utama adalah bipartit dulu, silahkan perusahaan memberikan fasilitas penjelasan kepada pekerjanya. Sebenarnya tidak ada lagi bayar setengah karena kondisi dianggap normal kecuali memang beberapa sektor yang belum normal seperti perhotelan misalnya," kata Harrie.

Sesuai dengan surat edaran, bila perusahaan masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR Keagamaan maka perusahaan wajib melakukan kesepakatan dengan pekerja dan perusahaan wajib melaporkan ke Disnaker atas hasil kesepakatan serta memberikan bukti tidak ketidakmampuan memberikan THR.

"Seandainya dia mampu, jangan juga perusahaan itu pura-pura tidak mampu, ini yang kita jaga hak dari pekerja dan kita pertanyakan. Sejauh ini masih belum ada pengaduan, karena H-14 baru sudah mulai harus dibayar. Namun intinya tetap bipartit, jangan hanya kita berbicara hak saja, kita juga harus mengetahui kondisi juga, tetapi tetap harus ada perjanjian," kata Harrie.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita 

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved