Breaking News:

Berita Pangkalpinang

PUISI Universitas Bangka Belitung Serukan Ajakan Judicial Review Atas PP Nomor 57 Tahun 2021

Pusat Studi Pancasila (PUISI) Universitas Bangka Belitung (UBB) menyerukan ajakan permohonan keberatan atau judicial review.

Dok/Derita
Ketua Pusat Studi Pancasila (PUISI) Universitas Bangka Belitung (UBB), Dr Derita Prapti Rahayu SH MH. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pusat Studi Pancasila (PUISI) Universitas Bangka Belitung (UBB) menyerukan ajakan permohonan keberatan atau judicial review atas Peraturan Pemerintah  Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.  

Pasalnya peraturan pemerintah tersebut tidak memuat Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib bagi siswa maupun mahasiswa.

Ketua Pusat Studi Pancasila (PUISI) Universitas Bangka Belitung (UBB), Dr Derita Prapti Rahayu SH MH, menegaskan dihilangkannya mata kuliah Pancasila, berpotensi dapat menghambat internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat khususnya siswa-siswi pada tingkatan sekolah dan Mahasiswa di tingkatan pendidikan tinggi.

“Padahal Pancasila merupakan alas dasar penting dalam pendidikan karakter sebuah bangsa khususnya para pemuda dan pemudi yang berbasis pada pengembangan nilai, karakter hidup, etika, moral dan integritas yang mendasarkan pada Pancasila,” ujar Derita dalam rilisnya kepada Bangkapos.com, Minggu (18/4).

Karena itu, kata Derita penyikapan terhadap PP 57 tahun 2021 yang berbentuk Peraturan Pemerintah, musti dilakukan tindakan konstitusional melalui Judicial Review.

Derita menyebutkan, secara konkrit  PUISI UBB telah  menelisik lebih lanjut terkait dengan PP Nomor 57 tahun 2021 tersebut.

“Seyogyanya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan tindakan perubahan secara mendasar dengan menghilangkan pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan di Indonesia,” ungkapnya.

Ia membeberkan secara nyata dalam Pasal  35 ayat (3) UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

“Hal ini secara prinsip merupakan dasar diberlakukannya Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah atau pelajaran wajib dalam sistem pendidikan nasional,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, lanjut Derita secara substansi, PP Nomor 57 tahun 2021 telah melanggar isi atau materi UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, atau dengan kata lain telah menyimpangi aturan di atasnya.

“Hal ini merupakan bentuk koreksi dari PUISI UBB sebagai disahkannya PP Nomor 57 tahun 2021 tersebut. PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan seharusnya bisa ditelisik lebih lanjut sebelum disahkan,”  ungkapnya.

Sejatinya menurut Derita saat sudah diundangkan, maka jalan konstitusional yang paling relevan yaitu dengan adanya judial review terkait dengan PP 57/2021 tersebut, agar tidak terjadi tumpang tindih atau pun penyimpangan atau bertentangan dengan norma di atasnya.

Dijelaskannya, materi dalam aturan atau norma yang ada dalam UU Sisdiknas atau pun UU Pendidikan Tinggi seharusnya dijadikan sebagai dasar acuan dalam pembuatan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana atas UU tersebut.

“Oleh sebab itu PUISI UBB secara lantang menyerukan untuk adanya judicial review terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan,” pungkasnya.

(Bangkapos.com/Rilis/Heru)

Penulis: Herru Windharko
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved