Breaking News:

Tribunners

Bernegosiasi untuk Perbaikan Layanan

Masyarakat akhirnya makin menyukai pola penyelesaian ORI yang cepat, sederhana, berkualitas dan berkeadilan.

Bernegosiasi untuk Perbaikan Layanan
ISTIMEWA
Kgs Chris Fither - Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung

TAK sedikit permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari pelanggaran-pelanggaran administratif (prosedural), pengabaian hak-hak pengguna layanan, permintaan uang/imbalan dan lain sebagainya. Bagi masyarakat yang cukup memahami hak-haknya sebagai pengguna layanan mungkin tidak begitu kebingungan melakukan langkah-langkah yang harus diambil. Namun, berbeda dengan masyarakat yang belum mengetahui hak-haknya dalam pelayanan publik.

Sebenarnya sangat banyak cara yang bisa dilakukan apabila ada permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Di antaranya dengan mengadukan secara langsung instansi penyelenggara, mengadukan ke pengawas internal (inspektorat) dan eksternal (DPR/DPRD dan Ombudsman), mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara (TUN), mengajukan gugatan sengketa informasi, melaporkan ke instansi penegak hukum dan dapat juga mengajukan gugatan class action atau gugatan perbuatan melawan hukum ke lembaga peradilan.

Terhadap banyak cara di atas, saat ini upaya yang cukup mudah dan kian populer di masyarakat dalam penyelesaian permasalahan seputar pelayanan publik yaitu dengan mengadukan ke pengawas eksternal seperti Ombudsman. Banyak hal yang melatarbelakangi pengaduan ke Ombudsman yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Di provinsi Kepulauan Bangka Belitung saja jumlah pengaduan yang masuk sangat meningkat drastis pada tahun 2020 yang lalu. Jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 733 aduan atau meningkat meningkat sekitar 772 persen dibandingkan tahun 2019.

Apa sebenarnya yang jadi penyebab meningkatnya jumlah aduan tersebut? Berikut salah satu penyebabnya.

ORI sebagai Alternatif

Ombudsman RI (ORI) saat ini mendapatkan banyak pengakuan dari masyarakat akan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Masyarakat akhirnya makin menyukai pola penyelesaian ORI yang cepat, sederhana, berkualitas dan berkeadilan.

Penyelesaian yang ditawarkan oleh ORI yang semula dipandang terlalu permisif akhirnya mendapatkan apresiasi baik dari pihak pelapor dan terlapor. Bagaimana tidak, rata-rata penyelesaian laporan pengaduan yang masuk dominasinya diselesaikan dengan mengedepankan penyelesaian laporan yang solusional.

Metode pemeriksaan (riksa) yang dilakukan di ORI memang condong pada pendekatan yang persuasif yang dikenal dengan pola progresif dan partisipatif (propartif). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, progresif adalah ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan keadaan dari sekarang, bertingkat-tingkat naik. Sementara itu, partisipatif berasal dari kata dalam bahasa Inggris "participation" yang artinya pengikutsertaan atau pengambilan bagian.

Jadi ringkasnya propartif dapat diartikan sebagai metode penyelesaian dengan pendekatan informal dalam rangka menjaring partisipasi dari pihak penyelenggara negara (terlapor) dan pelapor yang memungkinkan kedua pihak untuk saling menawarkan solusi dan berkomunikasi secara intensif dan efektif untuk tercapainya sebuah usulan penyelesaian.

Halaman
123
Editor: suhendri
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved