Breaking News:

Virus Corona di Bangka Belitung

Sudah 4 Bulan Nakes di Rumah Sakit Covid-19 Babel Tanpa Digaji, Insentif pun Tak Kunjung Cair

Insentif belum cair, lagi dibahas itu dengan dinas kesehatan provinsi, rumah sakit dan ada surat edaran dari menteri kesehatan mengenai insentif

Facebook Mikron Antariksa
Rumah sakit Covid RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Infeksi dan Karantina Covid-19 RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno belum menerima insentif terhitung dari Januari 2021 kemarin.

Hal ini diakui oleh Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Ir Soekarno Bangka Belitung, Armayani Rusli.

"Insentif belum cair, lagi dibahas itu dengan dinas kesehatan provinsi, rumah sakit dan ada surat edaran dari menteri kesehatan mengenai insentif bahwa sudah ada dikeluarkan, memang seluruh rumah sakit masih menunggak, untuk nakes dari Januari hingga sekarang," ujar dr Armayani saat dikonfirmasi bangkapos.com, Senin (19/4/2021).

Besaran insentif tersebut untuk dokter spesialis berkisar Rp 15 juta, dokter umum Rp 7,5 juta, perawat/bidan Rp 5 juta dan tenaga umum antara Rp2,5 juta- 3 juta.

"Harapan kita insentif harus dikeluarkan, mengingat mereka bekerja tanpa dibayar," kata dr Armayani.

Tak hanya belum menerima insentif, para tenaga kesehatan honorer di rumah sakit yang menangani Covid-19 ini bekerja tanpa digaji.

"Iya sama, untuk yang bekerja di ruangan isolasi mereka belum mendapatkan insentif, kita tidak memberikan gaji, karena memang belum ada aturannya mereka mendapat gaji, ya memang dari Januari, seluruh Indonesia, bukan hanya rumah sakit kita.

Sampai sekarang mereka masih bekerja, sukarela, kalau kita mengandalkan dana dari provinsi sama saja karena belum ditransfer dari pusat. Jadi selama empat bulan ini mereka jadi pahlawan tanpa dibayar," kata dr Armayani.

Dihubungi terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy mengaku tidak ada menerima aduan dari tenaga kesehatan terkait keluhan tanpa digaji atau insentif yang belum cair.

"Seharusnya memang dibayar sesuai semestinya, nanti kita akan konfirmasi kepada pihak terkait apa masalahnya. Belum ada aduan, tetapi ini akan menjadi perhatian kita.

Itu juga sempat menjadi isu nasional, kami akan cari informasi untuk tindaklanjut seperti apa, kalau nakes mau pro aktif melakukan pengaduan juga bisa.

Disayangkan juga, nakes sudah pasti variabelnya, seharusnya proses penganggaran sudah bisa diperkirakan, tapi kita belum tahu masalah dipenganggaran atau dipencairan," kata Yozar.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita.
 

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved