Breaking News:

Kunjungi Bangka Belitung, DPD RI Bahas RUU Tentang Pinjaman Daerah

PANGKALPINANG – Wakil Gubernur( Wagub) Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah menerima kunjungan kerja

Diskominfo Babel
Wagub Babel, Abdul Fatah saat menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Wakil Gubernur( Wagub) Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di daerah pemilihan (reses).

Agenda kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Babel) terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pinjaman daerah.

Wagub Abdul Fatah menilai pertemuan ini sangat penting mengingat undang-undang tersebut nantinya dapat berkontribusi bagi pembangunan di Bangka Belitung.

Oleh sebab itu, Wagub meminta kepada senator Darmansyah Husein untuk menjelaskannya secara rinci permasalahan yang ada, agar Pemprov Bangka Belitung dapat memahami dan memberikan pandangan untuk penyusunan undang-undang tersebut.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Darmansyah Husien dan rombongan atas kunjungannya hari ini, dan pada kesempatan ini mohon dijelaskan bagaimana RUU tentang pinjaman daerah ini ,” ungkap Wagub  saat menerima anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Kerjanya, Selasa (20/4/21).

Senator Darmansyah Husein dari Komite IV yang membindangi keuangan, investasi serta usaha kecil menengah menjelaskan, bahwa pihaknya saat ini sedang merancang undang – undang tentang pinjaman daerah untuk membangun daerah itu sendiri.

“Kita tahu bahwa salah satu sumber pembiayaan pembangunan untuk daerah begitu mahal sehingga creative financing menjadi pilihan, karena creative financing pembiayaan yang dilakukan dengan tidak biasa, salah satunya pinjaman daerah, untuk itu dalam hal ini kami telah merancang undang – undang tentang pinjaman daerah ini, ” ungkap Darmansyah Husein.

Undangundang tersebut tegas senator, akan mengatur supaya urusan hutang piutang pemerintah daerah memiliki payung hukum kepada pemerintah, maupun kepada pihak lainnya.

“Saat ini kami sedang merancang RUU tersebut untuk memberikan payung hukum yang pasti kepada daerah, dalam membangun creative financing dan sesuai arahan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa kedepannya pemerintah daerah mengembangkan creative financing, ” ungkapnya.

Untuk itu pihak DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Babel (reses) untuk mendapatkan masukan dari pemprov, termasuk masukan dari pihak akademisi terkait pinjaman pemerintah daerah tersebut.

Halaman
12
Editor: nurhayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved