Breaking News:

Airlangga Hartarto Ingin Kaum Muda Berpartisipasi Memperluas Akses Layanan Keuangan Syariah

Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang merupakan penguatan atas Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI).

ekon.go.id
Focus Group Discussion (FGD) bersama pemuda dan mahasiswa Muhammadiyah soal edukasi dan literasi keuangan syariah di Bandar Lampung, Selasa (20/04/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANDAR LAMPUNG - Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang merupakan penguatan atas Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI).

Perpres ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan guna mendukung pencapaian target indeks keuangan inklusif tahun 2024.

“Perpres No. 114 tahun 2020 yang ditetapkan pada 7 Desember 2020 tersebut merupakan pengganti dari Perpres No. 82 tahun 2016, dan merupakan penguatan atas SNKI sebelumnya yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan akses keuangan kepada seluruh masyarakat,” tutur Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Erdiriyo mewakili Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir pada Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemuda dan Mahasiswa Muhammadiyah di Bandar Lampung, Selasa (20/04/2021).

Baca juga ---> Airlangga Hartarto Beberkan Neraca Dagang Indonesia Surplus, Indonesia Tingkatkan Ekspor Nasional

Dalam Rapat Terbatas (Ratas) Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang digelar pada Januari 2020 lalu, Presiden telah menetapkan target indeks keuangan inklusif tahun 2024 yaitu sebanyak 90%.

Untuk mendukung target tersebut, Kemenko Perekonomian telah melakukan sinergi implementasi program keuangan inklusif dengan Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah.

Sinergi tersebut sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menginginkan partisipasi pemuda dalam perluasan akses layanan keuangan.

Menko Airlangga menganggap bahwa pemuda merupakan salah satu kelompok prioritas dalam hal ini.

Peran PP Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu lembaga otonom PP Muhammadiyah cukup strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah sehubungan dengan besarnya jumlah jaringan pemuda dibawahnya yang jumlahnya mencapai 28.159 unit.

Estimasi total untuk mahasiswa/mahasiswi, siswa/siswi, santri/santriwati dibawah naungan PP Pemuda Muhammadiyah sejumlah 4 juta jiwa.

Halaman
12
Editor: fitriadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved