Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Ketua DPRD Babel Soroti Nakes Honorer  Belum Diberi Gaji, Herman: Mereka adalah Pahlawan

Terkait tenaga kesehatan honorer di RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno belum menerima gaji terhitung dari bulan Januari 2021.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Herman Suhadi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Terkait tenaga kesehatan honorer di RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno belum menerima gaji terhitung dari bulan Januari 2021.

Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Herman Suhadi akan segera tugaskan komisi 4 DPRD Bangka Belitung untuk mengadakan rapat kerja dengan pihak rumah sakit tersebut.

"Kami akan tetap menjalankan tusi (tugas dan fungsi) dewan yaitu fungsi pengawasan dan secepatnya saya akan menugaskan Komisi 4 yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja untuk raker (rapat kerja) dengan dinas kesehatan dan managemen RSUP (Rumah Sakit Umum Provinsi) agar tau duduk permasahannya dan memberi solusi bersama-sama dengan Pemprov Bangka Belitung," ujar Herman saat dihubungi bangkapos.com, Kamis (22/4/2021).

Menurut pandangannya, tenaga kesehatan sudah sepatutnya menerima hak sesuai dengan aturan yang ada.

"Yang pastinya para nakes ini adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang harus dan sangat kita hargai. Oleh karena itu dalam hal seperti ini kita harus mncari solusi terbaik agar hak-hak mereka terpenuhi. Lakukan sesuatu yang terbaik namun tentunya juga tidak melanggar peraturan yang berlaku," kata Herman.

Sebelumnya, dihubungi terpisah Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bangka Belitung sekaligus Dokter Spesialis Ahli Bedah, dr Adi Sucipto, Sp B mengaku belum menerima laporan secara formal terkait tenaga kesehatan honorer di RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno yang belum menerima gaji terhitung dari bulan Januari 2021.

"Sebenarnya itu tidak boleh terjadi dan tidak harus terjadi, karena semua sudah direncanakan, sudah ada anggarannya, seharusnya," ujar dr Adi, Kamis (22/4/2021).

Lebih lanjut, permasalah gaji yang tak kunjung cair ini harusnya bisa diselesaikan secara internal oleh pihak rumah sakit tersebut.

"Tetapi bola sudah bergulir artinya sudah tidak tahan, mereka sempat keluar mengadu ke saya (secara informal-red), belum ada secara resmi, karena ini bukan ranah IDI saja tetapi ada perawat dan tenaga biasa," jelas dr Adi.

Dia pernah menyarankan apabila tidak bisa diselesaikan secara internal maka permasalahan ini dapat diadukan ke dewan pengawas.

"Pertama dewan pengawas rumah sakit, karena dewan pengawas yang menunjuk itu adalah gubernur, kedua mengadu ke badan pengawas rumah sakit, kebetulan saya ketuanya. Ketiga ke Ombudsman bisa.

Jadi jalur pengaduan ke gubernur bisa ke dewan pengawas, badan pengawas rumah sakit, dan ketiga dinas kesehatan, jadi muaranya nanti ke gubernur sebenarnya. Persoalannya dimana masalah sebenarnya?," kata dr Adi.

Tak dipungkirinya, menjelang lebaran saat ini, tentu hak para tenaga kesehatan ini sangat dibutuhkan.

"Saya sudah kasih tahu, ini hak, kasihan kawan-kawan, apalagi mendekati lebaran," kata dr Adi.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita.

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved