Breaking News:

Berita Sungailiat

Pertahankan Status WTP, Bupati Bangka Pantau Pelaksanaan ADD di Kecamatan Puding Besar

Bupati Bangka, Mulkan melaksanakan kegiatan review pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan Puding Besar

bangkapos.com
Bupati Bangka Mulkan melaksanakan kegiatan review pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2020 di lingkup Kecamatan Puding Besar di Aula pertemuan Kecamatan Puding Besar, Kamis (22/04/2021). (Bangkapos.com/Edwardi) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Bupati Bangka, Mulkan melaksanakan kegiatan review pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan Puding Besar  di Aula pertemuan Kecamatan  Puding Besar, Kamis (22/4/2021).

Alokasi Dana Desa (ADD) sejak beberapa tahun terakhir ini cukup besar dan langsung disalurkan ke rekening desa sehingga desa dengan fleksibel bisa melakukan pembangunan dan menggiatkan program-program di desa masing-masing.

Bupati Bangka Mulkan mengatakan melihat anggaran ADD sudah mencapai Rp1 miliar lebih bahkan ada yang hampir Rp2 miliar, sehingga pelaksanaan dan penggunaan ADD ini harus terus dipantau.

"Bila BPK semakin lama semakin mendalam dalam pemeriksaan, dan harus mempertahankan apa yang sudah kita raih, seperti status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan  sudah lima tahun menjadi langganan bagi Kabupaten Bangka. Bila kita WTP, merupakan kunci untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID)," kata Mulkan.

Diungkapkannya, semua desa sudah mengetahui anggarannya masing-masing, sehingga diharapkan ada dana lain yang diusahakan disamping sama transfer.

"Salah satu cara, harus meningkatkan dana pendapatan asli desa. Jadi saat ini pandai - pandailah mengelola dana. Kita harus mandiri ke depan, kita belum tahu kondisi negara kita ke depan," ujar Mulkan.

Mulkan mengingatkan kita harus bersiap diri untuk menghadapinya. Ini dilakukan Pemkab Bangka untuk terus mengejar inovasi agar menambah pendapatan.

"Mengenai Silpa (Sisa lebih penggunaan  anggaran) pada tahun 2019 terpantau di Desa Nibung yang paling banyak. Silpa dalam kegiatan itu tidak bermasalah tetapi Silpa kegiatan gagal itu sangat tidak boleh muncul," kata Mulkan.

Diakuinya meskipun masih terjadi lagi Silpa di Tahun 2020, namun sudah menurun dibanding di Tahun 2019. 

Mulkan juga menyinggung  permasalahan PBB yang merupakan pendapatan daerah yang hanya numpang lewat, karena seluruhnya dikembalikan lagi ke masyarakat.

"Kepada para camat harus mengajak masyarakat untuk mengedukasi mereka akan arti pentingnya PBB bagi kehidupan mereka. Tahun 2020, hanya 11 desa yang lunas. Tunggakan PBB kita sudah mencapai Rp16 miliar,  sehingga ke depan diharapkan harus ada peningkatan pelunasan PBB," harap Mulkan.

Sedangkan permasalahan tata batas desa yang sudah sejak lama menjadi permasalahan dan baru beberapa kasus yang selesai. 

"Menyelesaikan batas desa menjadi prestasi bagi masyarakat desa kita, sehingga tidak ada lagi konflik antar desa. Jangan lagi kita bermain dengan waktu tetapi kita harus memiliki target ke depan," tegas  Mulkan. (Bangkapos.com/Edwardi)

Penulis: edwardi
Editor: Fery Laskari
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved