Breaking News:

Berita Pangkalpinang

PuIsi UBB Gelar Webinar Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kepulauan dan Pesisir

Bupati Bangka Tengah, Algafhry Rahman ST,  saat menghadiri webinar ini menerangkan strategi pembangunan daerah kepulauan dan pesisir dalam perspektif

ist
Saat webinar tema Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan dan Pesisir dalam Perspektif Pancasila yang diselenggarakan PuIsi UBB 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pusat Studi Pancasila Universitas Bangka Belitung berkolaborasi dengan ASPEKSINDO dengan HMPI dan Laboraturium Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung melaksanakan webinar rutin dengan tema Strategi Pembangunan  Daerah Kepulauan dan Pesisir dalam Perspektif Pancasila. 

Acara ini dibuka oleh Rektor UBB Dr. Ibrahin, MSi serta dilanjutkan sambutan dari Ketua LPPM UBB, Dr Fournita Agustina, SP, MSi sekaligus membuka acara dialog publik. 

Acara ini dipandu oleh Winanda Kusuma SH MH dari FH UBB dengan Keynote Speech diberikan oleh Ketua Aspeksindo sekaligus Bupati Penajam Paser Utara, H Abdul Gafur Mas’ud, SE, ME.

"Terdapat kelemahan dalam pembagian terhadap kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir. Terjadi konflik pengaturan antara UU Pemda dengan UU Sektoral lainnya. Pembagian kewenangan bukan hanya persoalan teknis semata tetapi terkait sumber keuangan untuk melaksanakan kewenangan," ujar H Abdul Gafur Mas’ud, SE, ME, dalam rilis kepada bangkapos.com, Rabu (28/4/2021).

Bupati Bangka Tengah, Algafhry Rahman ST,  saat menghadiri webinar ini menerangkan strategi pembangunan daerah kepulauan dan pesisir dalam perspektif Pancasila. 

"Bangka Tengah telah memberikan langkah langkah untuk program prioritas dan indicator kinerja pembangunan perikanan di Kabupaten Bangka Tengah. Beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan adalah asuransi nelayan, bantuan sarana dan prasarana perikanan dan budidaya, tambak udang rakyat, bantuan alat tangkap dan pembangunan dermaga," kata Algafhry.

Sementara, Ir. Suwidi Tono, Tim Ahli Penyusun RUU Daerah Kepulauan, bahwa  wilayah-wilayah di Babel masuk kota dan karakteritik kepulauan dan peisir. 

"Urgensi RUU Daerah Kepulauan perlu hadir di negeri ini, supaya daerah pesisir dan keupulauan tidakketinggalan dengan daerah-daerah lain di Indonesia," jelasnya.

Narasumber dari FPPB UBB yaitu Dr. Sudirman Adibrata,menyampaikan data-data dan fakta untuk  strategi pembangunan daerah melalui pengelolaan sumberdaya pesisir laut. 

"Bahwa potensi perikanan tangkap dan budidaya sangat besar. Perikanan tangkap seharusnya bersifat berkelanjutan karena berakaitan dengan masyarakat dan juga RUU Kepulauan haruslah didorong," katanya.

Ditambahkan oleh Dr Derita Prapti Rahayu SH MH, Ketua PuISi UBB mengenai strategi negara untuk wilayah-wilayah pesisir merupakan tanggung jawab negara. Pengelolaan sentralistik mengenyampingkan pemerintah daerah dengan berbagai kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah.  

"Seharusnya masyarakat local diberikan kesempatan untuk mengelola potensi-potensi yang ada di daerah pesisir dana pulau-pulau kecil. Webinar dilanjutkan dengan sesi  tanya jawab dengan peserta yang antusias, memberikan pertanyaan dan pernyataan," katanya.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved