Breaking News:

Advertorial

BPJS Kesehatan Paparkan Implementasi JKN-KIS di Provinsi Bangka Belitung pada Komisi IX DPR RI

Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 12-13 April 2021.

ist
BPJS Kesehatan Paparkan Implementasi JKN-KIS di Provinsi Babel pada Komisi IX DPR RI 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -– Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 12-13 April 2021.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk menyerap aspirasi langsung terkait dengan bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Ia menekankan pentingnya mengedepankan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

“Di era JKN-KIS, masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Untuk itulah pemenuhan sarana prasarana dan pemenuhan SDM di fasilitas kesehatan penting untuk diperhatikan," sebutnya.

Hingga saat ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan jumlah peserta JKN-KIS sebanyak 1.158.663 penduduk atau 87,3% dari total penduduk dan dua kabupaten telah meraih predikat cakupan kesehatan semesta yaitu Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Elsa Novelia menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Lebih dari 87% penduduk Bangka Belitung telah terlindungi JKN-KIS. Capaian Universal health Coverage (UHC) hingga saat ini mencapai 87,3% penduduk dengan 80,14% kepesertaan aktif. Ini menunjukkan dukungan dan komitmen yang besar terhadap penyelenggaraan Program JKN-KIS,” lanjutnya.

Wakil Gubernur Abdul Fatah, yang didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas DP3ACSKB menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi di Bangka Belitung terkait kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan kepada komisi IX DPR RI.

“Dengan adanya masukan-masukan dari Komisi IX DPR RI saat melakukan kunjungan kerja, maka ke depannya dalam penyampaian pendapat kepada pemerintah pusat akan berguna dalam pengambilan keputusan pada tingkat yang lebih tinggi sehingga pelaksanaan program jaminan sosial baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Editor: nurhayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved