Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Gaji Nakes di RS Darurat Covid Babel Belum Dibayar, Ombudsman Bangka Belitung Panggil Pihak Terkait

Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung mengundang Bakuda Babel, Dinkes Babel dan RSUP Babel untuk melakukan pengumpulan informasi.

Ist/Ombudsman Babel
Saat agenda pertemuan Shulby Yozar Ariadhy selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung beserta tim Keasistenan Pemeriksaan Laporan, bersama dr Andri Nurtito selaku Plt. Kepala Dinkes Babel, Rahmad Dalu selaku Sekretaris Bakuda Babel dan dr. Armayani Rusli selaku Plt. Direktur RSUP Babel 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung mengundang Bakuda Babel, Dinkes Babel dan RSUP Babel untuk melakukan pengumpulan informasi terkait permasalahan pembayaran gaji bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang bekerja pada RS Darurat Covid Babel bertempat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan  Kepulauan Bangka Belitung, Jumat, (30/4/2021).

Dipimpin langsung oleh Shulby Yozar Ariadhy selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung beserta tim Keasistenan Pemeriksaan Laporan, kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh dr Andri Nurtito selaku Plt. Kepala Dinkes Babel, Rahmad Dalu selaku Sekretaris Bakuda Babel dan dr Armayani Rusli selaku Plt. Direktur RSUP Babel.

"Kegiatan ini kami maksudkan untuk melakukan pengumpulan informasi awal terkait permasalahan keterlambatan pembayaran gaji selama 4 bulan bagi para tenaga kesehatan dan non kesehatan (53 orang) yang saat ini bekerja di RS Darurat Covid.

Ombudsman Babel sangat concern terkait polemik keterlambatan pembayaran gaji tersebut karena hal ini juga sudah banyak menjadi perhatian publik," jelas Yozar dalam rilis kepada Bangkapos.com.

Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri apabila ditemukan beberapa potensi-potensi maladministrasi walaupun tidak adanya laporan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

"Kami punya kewenangan untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri dan memang potensi aladministrasi berupa penundaan berlarut dalam pembayaran gaji tersebut.  Tentunya kami akan coba dorong agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan oleh instansi terkait, yang paling penting tidak saja jangka pendek tapi bisa permanen sehingga pelaksanaan kewajiban para rekan-rekan kita di RS Covid juga bisa sejalan dengan hak yang  diterima," ungkapYozar.

Sementara, dr Armayani Rusli selaku Direktur RSUP Babel berkomitmen akan segera memberikan penyelesaian terhadap permasalahan pembayaran gaji tersebut (selama 2 bulan) pada awal bulan Mei 2021 nanti menggunakan dana kas BLUD RSUP Babel kemudian untuk sisanya akan diusahakan sesudah lebaran dapat dibayarkan.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan status kepegawaian, masuk di BNPB atau  daerah karena hal itu akan menentukan teknis pembayaran honorariumnya.

"Ombudsman akan terus memantau upaya-upaya yang direncanakan tersebut karena kepentingan kami sebagai lembaga pengawas tentu bagaimana bisa terwujudnya kepastian pelayanan, khususnya pembayaran honorarium secara berkelanjutan sesuai masa kerja," kata Yozar.

(Bangkapos.com/Rilis/Cici Nasya Nita)

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved