Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Peringatan Hari Buruh di Bangka Belitung, Tak ada Long March Diganti Dialog dengan Omnibuslaw

Perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diisi dengan dialog.

Bangkapos.com/Ramandha
Ketua SPSI Bangka Belitung, Darusman. 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diisi dengan dialog. Tidak ada long March, seperti dikota dan tahun tahun sebelumnya.

Pandemi covid 19, menjadi salah satu alasan, tak adanya long march buruh di Bumi Serumpun Sebalai tersebut.

Demikian diungkapkan, ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) provinsi Bangka Belitung, Darusman, Sabtu (1/5/2021)

"Kebetulan hari kita merayakannya secara indor di hotel grand Vella, melibatkan perwakilan kurang lebih seratus orang pengurus, karena covid kita tidak turun ke jalan (Long March) makanya kita ganti dengan acara indor membahas beberapa  agenda dialog," kata Darusman.

Dialog tersebut , kata Darusman melibatkan unsur tripartit dan Dinas Ketenaga Kerjaan (Disnaker)  provinsi Bangka Belitung. Sementara sala satu agenda dialognya yakni soal UU Nomor 11 tahun 2020 tentang omnibuslaw.

Menurut Darusman, saat ini situasi dan perkembangan persoalan buruh di provinsi Bangka Belitung relatif sama dengan kondisi di nasional.

"Memang banyak PR  Yang perlu tetap kita lakukan sosial kontrol yang terus menerus. Dan masalah tenaga kerja ini bukan masalah baru, justru masalah yang berkelanjutan," bebernya.

Terlebih di tengah pandemi covid 19 seperti saat ini. Tak sedikit perusahaan yang memanfaatkan strategi dan momentum untuk melakukan pemangkasan hak hak pekerja.

Apalagi di masa pandemi ini, bahkan terkadang ada beberapa perusahan terkadang  memanfaatkan pandemi sebagai strategi melakukan pemangkasan biaya, kendati tak semua perusahaan yang terkena imbas.

"Padahal tidak semua perusahaan  yang terimbas, seperti  perkebunan. Yang jelas  dengan terbitnya undang undang  yang baru ini  makin mudah perusahaan melakukan  PHK. pekerja diposisi yang serba sulit, satu sisi dia pengen bekerja, di sisi dia bekerja harus makan hati," ungkap Darusman, sekaligus menyebut pemerintah sebagai regulator kurang berdaya.

(Bangkapos.com/Anthoni Ramli)

Penulis: Antoni Ramli
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved