Breaking News:

KKB Papua

Dilabeli Teroris, Ini Permintaan Konyol Pentolan KKB Papua Egianus Kogaya Tantang Perang TNI-Polri

Setidaknya itu menurut Gubernur Papua Lukas Enembe, yang meminta pemerintah meninjau ulang cap teroris itu.

Editor: Alza Munzi
Foto Facebook
Anggota KKB pimpinan Lamek Taplo disebut terlibat dalam penyerangan anggota TNI di Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Selasa (20/10/2020) 

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat untuk mengkaji kembali pelabelan tersebut karena dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial hingga ekonomi masyarakat Papua.

"Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum," ujar Lukas.

Lukas meminta kepolisian dan TNI mematangkan pemetaan terlebih dahulu, termasuk mengenali wajah dan ciri khusus para pelaku.

Menurutnya, hal tersebut sangat penting agar penanganan KKB menjadi tepat sasaran.

Lukas pun tak ingin pelabelan teroris pada KKB berimbas munculnya stigma baru bagi masyarakat Papua.

Untuk, itu dia meminta pemerintah pusat duduk bersama dengan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membahas hal ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar mengatakan, penetapan KKB sebagai kelompok teroris akan berdampak serius bagi keamanan warga sipil di Papua dan berpotensi menyebabkan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua meningkat.

Dalam keterangannya, Sabtu (1/5/2021), Wahyudi mengatakan, "Mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Menkopolhukam untuk menilai kembali dan mencabut penetapan KKB sebagai kelompok teroris karena akan berdampak serius bagi persoalan HAM."

Ia meminta Presiden Joko Widodo menempuh jalan damai dengan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah di Papua.

Menurut Wahyudi, pemerintah pusat perlu mendengarkan aspirasi seluruh rakyat Papua.

Halaman
1234
Sumber: Intisari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved