Breaking News:

Berita Sungailiat

Pemkab Bangka Raih WTP Lima Kali Berturut-turut, Begini Respon Mulkan

Pemkab Bangka kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP)  dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Pengelolaan Keuangan Pemerint

Bangkapos.com/Edwardi
Bupati Bangka Mulkan dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Bangka TA.2020, penyampaian 4 raperda dan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Bangka di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka, Selasa (13/04/2021). 

 "Jadi, kuncinya adalah membangun integrasi.
Dengan integrasi antara tata kelola keuangan daerah dan kinerja inilah pada Tahun 2020 ini Pemkab Bangka mendapatkan prestasi dan penghargaan bergengsi dari Pemerintah Pusat. Disamping meraih nilai BB atau sangat baik dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja, Pemkab Bangka juga berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik Indonesia," ujar Pan Budi Marwoto

Kepala BPKAD, Iwan Hindani menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemkab Bangka disusun berdasarkan empat kriteria umum. Yang pertama adalah laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 

Kedua, dilengkapi bukti yang memadai. Ketiga, Pengendalian intern sudah lebih baik , dan yang keempat, penyusunannya sudah sesuai undang-undang. 

"Oleh karena itu, laporan Keuangan 2019 kami sajikan dengan detail disertai bukti-bukti yang valid atas pengelolaan kas, persediaan, investasi permanen dan non permanent disertai pengelolaan aset tetap yang akuntabel. Aset kami catat dengan baik dengan disertai dokumen kepemilikan yang sah," tegas Iwan.

Kepala Inspektorat Bangka, Darius menyatakan bahwa Pemkab Bangka mengelola APBD sepenuhnya berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Aturan tersebut menganut basis Cash towards Accrual, dimana Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dengan basis akrual, sedang. Penerapan SAP sampai memperoleh opini WTP merupakan rangkaian proses panjang dan dilakukan berdasarkan pada kesesuaian dengan SAP, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. 

"Pasal-pasal dalam SAP yang digunakan sebagai kriteria kami pahami sebagai satu kesatuan yang utuh dengan mempertimbangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami," kata Darius. (Bangkapos.com/Edwardi)

Penulis: edwardi
Editor: Fery Laskari
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved