Breaking News:

Virus Corona di Bangka Belitung

Hadapi Masa Mudik di Masa Pandemi, Babel Soroti Mudik Lokal Antar Pulau Bangka dan Belitung  

Pemerintah melalui Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM), Muhajir Effendi melarang

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Bangka Pos Group menggelar webinar tentang Strategi Babel Hadapi Musim Mudik di Masa Pandemi Covid-19 secara virtual disiarkan secara live streaming di Facebook dan Youtube Bangka Pos, Selasa (4/5/2021). (Bangkapos.com). 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Pemerintah melalui Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM), Muhajir Effendi melarang ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat untuk mudik lebaran Tahun 2021.

Larangan ini dilakukan untuk menekan meluasnya kasus atau memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

Sementara, sesuai Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19, SE 12 Tahun 2021, SE 13 Tahun 2021 dan Addendum SE 13 Tahun 2021, saat ini sedang dalam masa pengetatan mudik (pra) mulai Tanggal 22 April - 5 Mei 2021.

Peniadaan mudik mulai pada Tanggal 6 Mei - 17 Mei 2021 serta dilanjutkan pada masa pengetatan mudik (Pasca) 18 - 24 Mei 2021.

Menyikapi kebijakan ini, Bangka Pos Group menggelar Webinar tentang Strategi Babel Hadapi Musim Mudik di Masa Pandemi Covid-19 secara virtual disiarkan secara live streaming di Facebook dan Youtube Bangka Pos, Selasa (4/5/2021).

Hadir dalam agenda yang dimoderatori Pimpinan Redaksi Bangka Pos, Ibnu Taufik Juwariyanto ini yakni sebagai Keynote Speaker Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono.

Narasumber meliputi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulaun Bangka Belitung KA Tajuddin, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno dan Rektor Universitas Bangka Belitung Dr Ibrahim.

"Dalam upaya mensosialisasikan kebijakan mudik 2021 ini, menggunakan kampaye di kanal kementerian secara resmi, kemudian insentif melakukan koordinasi dengan stakeholder dan pemerintah daerah," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono.

Diakuinya larangan ini dikeluarkan sebab berkaca dari pengalaman sebelumnya, usai masa mudik bahwa terjadi kenaikan kasus sehingga kebijakan ini sebagai antisipasi menekan penyebaran Covid-19.

"Untuk itu dihimbau untuk tidak mudik ke kampung halaman, hasil survei yang dilakukan masih ada masyarakat yang nekad untuk mudik meskipun sudah ada larangan, dengan persentase 44,47 karena rumah atau tempat tinggal di kampung diikuti mengunjungi sanak keluarga dan jenuh dengan rutinitas di masa pandemi, ada 10 persen," jelas Djoko.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved