Breaking News:

Virus Corona di Bangka Belitung

Usulan Larangan Mudik Lokal Antar Kabupaten, Tajuddin Khawatir Ada Penyekatan

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulaun Bangka Belitung (Babel), KA Tajuddin mengaku sedang menyoroti mudik lokal antar Pulau Bangka dan Belitung

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Taufik Juwarianto dan KA TAjuddin (Webinar Bangka Pos) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulaun Bangka Belitung (Babel), KA Tajuddin mengaku sedang menyoroti mudik lokal antar Pulau Bangka dan Belitung.

Sementara terkait usulan yang dilontarkan partisipan, Rektor Universitas Bangka Belitung Dr Ibrahim saat webinar tentang Strategi Babel Hadapi Musim Mudik di Masa Pandemi Covid-19 secara virtual, untuk mempertimbangkan mudik lokal antar kabupaten dinilianya menjadi sesuatu hal yang masih sulit untuk diterapkan.

"Di beberapa daerah yang lain ada yang melarang mudik lokal tapi ada tidak, tadi dilontarkan apapun itu baik lokal ataupun tidak tentu akan menimbulkan kerumanan. Kami perlu masukan agar bisa disampaikan ke gubernur, agar efektif kebijakan ini," ujar Tajuddin, Selasa (4/5/2021).

"Jangan sampai menimbulkan pikiran masyarakat kenapa mau ke Pangkalpinang ke Taboali tidak boleh, ini agak repot. Kalau yang lokal kita larang tentu ada penyekatan-penyekatan nanti, ini butuh dukungan yang lebih keras lagi, terutama dari pihak kepolisian," tambahnya .

Juru Bicara Vaksinisasi di Bangka Belitung sekaligus Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Pangkalpinang, dr Bangun Cahyo Utomo mengatakan transmisi lokal perlu untuk diantisipasi

"Yang menjadi masalah adalah transmisi lokal sudah terjadi bila melihat data-data sehingga pembatasan mobilitas memang harus dilakukan karena itu protokol kesehatan sehingga bila dibatasi mobilitas maka transmisi lokal dapat diatasi," kata dr Bangun.

Sementara itu, sebagai pihak KKP yang guna melakukan pengawasan di pintu masuk pulau Bangka, pihaknya menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.

"Pada dasarnya kami selain mengikuti arahan dari satgas nasional juga mensingkronisasi dengan peraturan pemerintah daerah. Kita ketahui arahan dari satgas nasional bahwa semua akomodasi harus melakukan rapid antigen, PCR atau GeNose 1x24 jam pada masa perketatan mudik.

Kalau kami dipintu masuk, baik pelabuhan dan bandara, kami mengikuti surat edaran tersebut dan berkoordinasi dengan dinas perhubungan dan satgas Covid-19," jelas dr Bangun.

Sekedar informasi, pemerintah melarang mudik lebaran 2021 ini guna untuk menekan lonjakan angka terkonfirmasi positif Covid-19. Selain larangan mudik, upaya vaksinasi juga gencar dilakukan oleh pemerintah.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved