Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Pemkot Pangkalpinang Gelar FGD Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemkot Pangkalpinang menggelar FGD tentang tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan APBD Kota Pangkalpinang.

Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah
Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Kota Pangkalpinang tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pangkalpinang, di ruang pertemuan OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (6/5/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pangkalpinang, di ruang pertemuan OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (6/5/2021).

FGD tersebut dihadiri oleh Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Radmida Dawam, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Lurah. Menjadi nara sumber dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung dan Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang.

Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Radmida Dawam dalam sambutannya mengatakan, FGD ini memang sengaja digelar agar pengelolaan keuangan daerah, khususnya pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berjalan baik.

"Saat ini perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keungan daerah telah mengalami perubahan. FGD ini untuk memberi wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan APBD dalam tinjauan hukum," kata Radmida.

Radmida menyebut dengan tujuan, agar para pejabat eselon II, Camat dan Lurah di pemerintah Kota Pangkalpinang memahami aturan, dan tahu akan resiko yang akan terjadi apabila pelaksanaan APBD tidak dilakukan dengan baik dan benar.

"Pada hari ini juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara kejaksaan negeri kota Pangkalpinang dengan pemerintah Kota Pangkalpinang tentang permasalah hukum, di bidang perdata dan tata usaha negara," sebutnya.

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil menyebutkan, FGD ini dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada pemerintah Kota Pangkalpinang agar pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat terlaksana dengan baik dan aman untuk kedepannya.

"Kawan-kawan OPD yang sudah hadir manfaatkan moment hari ini agar dapat menjadi pedoman bagi kita dan dapat terlaksana kegiatan-kegiatan kita ini.”

“Untuk Kejati dan Kejari mohon bimbingannya untuk kami kedepannya," sebut pria yang akrab disapa Molen.

Molen mengatakan, berdasarkan arahan Presiden RI pemerintah daerah diimbau untuk segera membelanjakan anggaran baik anggaran pusat maupun anggaran daerah.

"Lalu bagaimana iklim investasi harus tercipta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah kita, dan menghadapi covid-19 ini sehingga kita bisa bermanuver dari segi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di pemerintah Kota Pangkalpinang," ujarnya.

"Dan ketiga ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang berakibat hukum dikemudian hari. Oleh sebab itu FGD ini sangat penting kita pahami bersama agar pelaksanaan anggaran bisa kita laksanakan dengan baik," tambahnya.

(Bangkapos.com/Andino Dwi Hasanah)

Penulis: Andini Dwi Hasanah
Editor: El Tjandring
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved