Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Mansa Kritik Pemerintah Daerah Meroketnya Harga Daging Sapi, Minta Serius Tangani Kenaikan

Anggota Komidi II DPRD Provinsi Bangka Belitung, Mansa, menyayangkan meroketnya harga daging sapi di sejumlah daerah

Bangkapos.com/Edwardi
Masyarakat sudah cukup ramai membeli daging sapi untuk kebutuhan lebaran H-5 di Pasar Kite Sungailiat, Sabtu (8/5/2021). 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Anggota Komidi II DPRD Provinsi Bangka Belitung, Mansa, menyayangkan meroketnya harga daging sapi di sejumlah daerah, terutama di Bangka Belitung.

Kenaikan harga selalu terjadi pada bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri di mana saat kebutuhan masyarakat akan daging meningkat.

"Jadi kondisi seperti ini terus kita alami menjelang lebaran. Laporan dari Disperindag kebututuhan normal kita daging sapi 1.300 ekor perbulan, itu normalnya. Mungkin kalau saat ini lebih dari itu, berpengaruh dari stok daging yang didatangkan dari luar sehingga mempengaruh harga," jelas Mansa kepada Bangkapos.com, Minggu (9/5/2021).

Mansa, menegaskan kondisi seperti ini jangan terus menerus terjadi, pemerintah daerah seharusnya mampu berupaya swasembada daging sapi, sehingga kebutuhan akan daging dapat terpenuhi dari dalam daerah itu sendiri.

"Kondisi ekonomi masyarakat saat saat ini sedang turun, ditambah pandemi yang belum berakhir. Jadi tugas pemerintah harus dapat belajar dari pengalaman tahun ke tahun melihat kondisi seperti ini jangan terulang dan menjadi pembelajaran," katanya.

Menurutnya, Pemprov Bangka Belitung telah memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur berkaitan upaya swasembada daging sapi.

"Kami ada membuat perda pada 2017 lalu memuat tentang integrasi sapi. Jadi setiap perusahaan yang memiliki kebun sawit memiliki luas 10 hektar kita wajibkan untuk memberikan satu sampai dua ekor sapi. Mitrakan dengan masyarakat. Tetapi, pergubnya tidak ditindak lanjut, belum ada actionya sama sekali," terangnya.

Padahal, menurut Politisi Nasdem ini apabila peraturan tersebut dilakukan setidaknya dapat membantu persedian daging sapi di Babel sehingga dapat mempengaruhi harga seperti saat ini.

"Peluang itu terbuka lebar karena diatur dalam peraturan daerah, pada undang undang perkebunan saja lebih ketatnya soal integrasi ini. Satu hektar perusahaan harus menyiapkan satu ekor sapi. Kalau kita 10 hektar satu sapi. Artinya mari kita serius dalam menyikapi ini, ajak kerjasama masyarakat dengan perusahaan sawit mengembangkan ternak dan budidaya sapi," ajaknya.

Mansa juga mengkritisi terkait operasi pasar (OP) yang selalu dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun, apabila terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok.

Dia menilai, kebijakan seperti ini tidak menyentuh keseluruhan masyarakat.

"Operasi pasar itu artinya hampir tidak bisa menyentuh titik terendah karena dilakukan dalam waktu tertentu dan di pasar besar serta keterbatasan. Karena dilakukan hanya satu hingga dua kali. Kenyataan di lapangan jauh dari yang diharapkan," sesal Mansa.

Termasuk, penetapan harga eceran tertinggi oleh Pemprov Babel, daging sapi di pulau Bangka Rp 135 perkilogram dan Rp 140 kilogram di Belitung, belum mampu mengatasi harga yang tinggi.

"Sejauh ini tidak ada dan saya belum menemukan apabila ada pedagang yang melakukan pelanggaran menjual harga daging di atas harga HET dipenjarakan, belum ada beritanya. Ini terkesan dilakukan pemerintah hanya untuk dilihat  bertindak saja. Seharusnya kita memikirkan bagaimna memenuhi kebutuhan masyarakat ini, jangan terus terulang setiap tahunya," tegasnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved