Breaking News:

Berita Bangka Tengah

Usai Dikunjungi Kementerian ESDM, Penambang Ilegal Marbuk Kembali Beraktivitas

Tampak puluhan ponton masih beroperasi. Padahal, telah ditegaskan bahwa sebelum regulasi legal dikeluarkan, maka lokasi tersebut harus steril

(Istimewa).
Puluhan Ponton dan para penambang ilegal di kawasan lokasi lahan eks PT Kobatin di kolong Marbuk, Kenari, dan punggu masih beroperasi, Minggu (7/5/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA --  Dirjen Minerba Kementerian ESDM bersama anggota DPR RI Komisi VII, didamping pihak Polda Babel, Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah,  serta Kapolres Bangka Tengah (Bateng), Jumat (07/05/2021) meninjau langsung lokasi lahan eks PT Kobatin di kolong Marbuk, Kenari, dan punggu.

Baca juga: Siapa Sangka, Sukirman Dulunya Terobsesi Jadi Artis, Berikut Kisah Inspiratifnya Pimpin Bangka Barat

Kehadiran langsung Kementerian ESDN dan pihak terkait guna mencari solusi  pemanfaatan cadangan timah di lokasi tersebut yang selama ini selalu jadi konflik atas aktivitas tambang pasir timah ilegal yang merugikan negara dan juga berimbas dan berdampak bagi lingkungan masyarakat sekitar, mengingat lokasi tersebut masih termasuk di areal pusat Kota Koba.

Namun, usai pengunjungan dari kementerian ESDM ini, keesokan harinya, Sabtu (8/5/2021) hingga hari ini (09/05/2021), para penambang tetap membandel.

Tampak puluhan ponton masih beroperasi. Padahal, telah ditegaskan bahwa sebelum regulasi legal dikeluarkan, maka lokasi tersebut harus steril dari aktivitas tambang ilegal.

Warga Kelurahan Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Jon meminta agar ada ketegasan dari pihak terkait mulai dari pihak pemerintah hingga aparat penegak hukum, terkait masih membandelnya penambang-penambang ilegal di kawasan kolong Marbuk, Pungguk dan Kenari saat ini.

Menurutnya, aktivitas tambang di kawasan tersebut sudah diluar batas dan meresahkan banyak masyarakat, khususnya di wilayah sekitar Koba.

"Negara jelas dirugikan dari sektor pajak, selain itu dampak lingkungan yang rusak tanpa ada tanggungjawab. Patut diingat, pada awal 2016 lalu, banjir besar terjadi akibat aktivitas tambang di kolong Jongkong 12 Airnona yang dam nya jebol, hingga merendam wilayah desa Nibung, Koba hingga Berok, sarana PDAM yang rusak. Akibat DAM yang jebol, alur sungai Nibung hingga Sungai Berok yang mengalami pendangkalan karena aktivitas tambang ilegal,"ungkap Jon, Minggu (9/5/2021).

"Maka dari itu, kita sangat berharap agar tambang di kawasan kolong Marbuk, Pungguk dan Kenari ini bisa diatasi dan dicari solusi, karena potensi dam kolong jebol, keresahan masyarakat, hingga konflik sosial lainnya menjadi dampak yang akan ditimbulkan"tegasnya.

Ia juga berharap agar pihak terkait, termasuk Pemda dan aparat penegak hukum memberi sanksi tegas kepada penambang ilegal hingga orang-orang dibelakangnya yang ikut terlibat.

"Kan sudah diingatkan untuk dikosongan lokasi sebelum ada regulasi jelas, jadi kita harap para penambang yang masih beraktivitas ini ditindak lanjut ataupun diberi sanksi tegas,"ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Minerba ESDM, Ridwan menyampaikan bahwa pihaknya bersama pihak Pemkab Bateng sepakat untuk mencari jalan terbaik agar kegiatan penambangan tak merusak lingkungan, namun bisa dimanfaatkan dengan prioritas kepentingan besar dalam jangka panjang 

Sementara itu, Bupati Bateng Algafry Rahman tegaskan, prinsipnya pemerintah siap bersama dengan masyarakat untuk memanfaatkan lahan eks PT Kobatin sebaik mungkin sesuai dengan kaidah penambangan ramah lingkungan.

Akan tetapi, sebelum adanya kebijakan terkait pemanfaatan lahan tersebut, Algafry pun menegaskan, bahwa lokasi Marbuk, Pungguk, dan Kenari harus steril dari aktivitas pertambangan. 

Bangkapos.com/Sela Agustika

Penulis: Sela Agustika
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved