Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Akademisi Soroti Surat Perjalanan Dinas Jadi Celah untuk Mudik

Bambang Ari Satria menilai pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan mudik seharusnya dipatuhi dengan baik untuk kepentingan bersama.

Ist/Bambang Ari Satria
Akademisi atau Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12, Bambang Ari Satria 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19, pemerintah di beberapa lembaga dan kementerian mengeluarkan surat edaran terkait pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan peniadaan mudik hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Setidaknya, hanya ada 6 perjalanan yang dibolehkan saat larangan mudik tahun 2021. Enam perjalanan tersebut adalah perjalanan logistik, perjalanan dinas, perjalanan untuk mengunjungi orang yang meninggal, perjalanan untuk mengunjungi orang sakit, perjalanan ibu hamil dan perjalanan kepentingan persalinan.

Beberapa perjalanan yang diperbolehkan tersebut tentu dengan syarat yang ketat, di antaranya harus melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan, surat izin perjalanan (SIKM) dan surat keterangan negatif covid-19 dengan test PCR.

Akademisi STISIPOL Pahlawan 12,  Bambang Ari Satria menilai pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan mudik mulai tanggal 06 Mei hingga 17 Mei 2021 seharusnya dipatuhi dengan baik untuk kepentingan bersama.

"Regulasi surat edaran terkait pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah jangan sampai hanya sebatas regulasi di atas kertas, namun implementasinya masih ada yang melanggar dan memanfaatkan beberapa celah dari surat edaran tersebut. Celah tersebut misalnya, memanfatkan perjalanan dinas untuk mudik," ujar Bambang, Senin (10/5/2021).

Diberitakan sebelumnya, terhitung empat hari dari tanggal 6-9 Mei 2021, ada dua hari pelayanan penumpang di Bandara Depati Amir Pangkalpinang bahwa terdata ada 129 orang yang berangkat dengan surat keterangan perjalanan dinas.

Sebanyak 46 orang penumpang pada Jumat, (7/5/2021) dan 83 penumpang pada Minggu, (9/5/2021).

Menyikapi hal ini, dia mengatakan para pelaku perjalanan dinas oleh pegawai instansi pemerintahan, pegawai BUMN, pegawai BUMD, pegawai swasta maupun masyarakat umum perlu mentaati surat edaran terkait pembatasan bepergian ke luar daerah.

"Kita perlu menyamakan persepsi dan frekuensi dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Kalau saya baca salah satu surat edaran yang ada terkait pembatasan bepergian ini, pengendalian dilakukan dengan cara pimpinan dapat melakukan peniadaan perjalanan orang atas dasar surat edaran tersebut. Dalam konteks ini, kepekaan harus menjadi faktor utama dalam implementasi surat edaran tersebut. Urgensi perjalanan dinas mendekati lebaran Idul Fitri 1442 H mesti dikaji secara detail," jelas Ari.

Sehingga ia berharap persepsi positif terhadap instansi pemerintahan, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta harus dijaga dengan baik oleh para pegawai dan pekerja dengan cara mentaati surat edaran larangan mudik tersebut.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: El Tjandring
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved