Breaking News:

Berita Pangkalpinang

H-1 Lebaran, Posko Pengaduan THR 2021 Pemkot Terima Enam Laporan Pengaduan

Posko pengaduan THR Kota Pangkalpinang menerima 6 pengaduan dari para pekerja tidak mendapatkan THR dari tempatnya bekerja itu hingga H-1 Hari Raya.

Bangka Pos/Andini Dwi Hasanah
Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, Amrah Sakti. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang membentuk posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 sejak Kamis (15/4) lalu.

Posko pengaduan yang berfungsi untuk menerima laporan pengaduan dari para pekerja yang merasa dirugikan atau tidak mendapatkan THR dari tempatnya bekerja itu hingga H-1 Hari Raya Idul Fitri sudah menerima aduan sebannyak enam laporan.

Demikian hal tersebut disebutkan, Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, Amrah Sakti.

Kata Amrah ada dua laporan bersifat konsultasi dari pihak pekerja terkait perhitungan THR. Dan ada empat laporan yang diduga telah terjadi pelanggaran karena tidak dibayarkannya THR atau kekurangan pembayaran THR.

Amrah menyebut, dari empat laporan terkait dugaan pelanggaran THR tersebut dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 75 orang.

Dengan demikian pihaknya, sudah melakukan pembinaan kepada pihak perusahaan yang bersangkutan.

"Langkah-langkah yang telah kami lakukan melakukan pembinaan ke perusahaan yang bersangkutan, apabila tidak ditemukan penyelesaian, memanggil pihak pemberi kerja dan pihak pekerja yang bersangkutan untuk dimintai penjelasan dan penyelesaian secara tripartit (forum komunikasi)," kata Amrah kepada Bangkapos.com, Rabu (12/5/2021).

Namun Amrah menuturkan, apabila tetap tidak menemukan penyelesaian atau pihak pemberi kerja atau perusahaan tetap tidak mengindahkannya, maka upaya terakhir yang dilakukan adalah penegakan hukum.

"Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang akan meminta kepada pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas tenaga kerja Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan dan upaya penegakkan hukum (law enforcement) sesuai dengan UU yanh berlaku," jelas Amrah.

Menurutnya, prediksi laporan akan meningkat setelah lebaran nanti.

"Kemungkinan laporan pengaduan akan bertambah setelah hari H lebaran, karena setelah lebaran baru dapat dipastikan apakah  pekerja tersebut dibayarkan atau tidak," sebutnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Penulis: Andini Dwi Hasanah
Editor: El Tjandring
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved