Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Pemkot Pangkalpinang Ajukan Perubahan Perda Larangan Pelacuran dan Sejenisnya

Pemerintah Kota Pangkalpinang mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah, satu di antaranya Perubahan Perda Larangan Pelacuran dan Sejenisnya.

Penulis: Andini Dwi Hasanah
Editor: El Tjandring
Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah
Rapat Paripurna Keenam belas Masa Persidangan II Tahun 2021 DPRD Kota Pangkalpinang atas Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Pangkalpinang terhadap penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pangkalpinang di ruang rapat Paripurna kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (17/5/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kota Pangkalpinang mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), satu di antaranya Perubahan Perda Larangan Pelacuran dan Sejenisnya.

Tiga Ranperda itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Keenam belas Masa Persidangan II Tahun 2021 DPRD Kota Pangkalpinang atas Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Pangkalpinang di ruang rapat Paripurna kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (17/5/2021).

Adapun tiga Raperda yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Muhammad Sopian kepada Legislatif tersebut yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2023;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pencegahan Dan Larangan Pelacuran atau Kegiatan Yang Sejenis Dengan Itu Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan.

Wakil Wali Kota Pangkalpinang Muhammad Sopian yang menghadiri rapat paripurna tersebut menyebut, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang.

Kata Sopian, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya.

"Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) danpenyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," kata Sopian dalam sambutanya pada rapat paripurna.

Menurutnya, setelah pelaksanaan RPJMD selama 2 (dua) tahun anggaran (Tahun 2019-2020), terjadi dinamika eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana pembangunan jangka menengah Kota Pangkalpinang.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved