Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Refocusing Anggaran untuk Covid-19, Sejumlah Kegiatan di OPD Pemprov Bangka Belitung Bakal Dipangkas

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sedang melakukan realokasi dan refocusing anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Bangkapos.com/Riki Pratama
Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sedang melakukan realokasi dan refocusing anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk penanganan Covid-19 pada 2021 ini.

Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, mengatakan, akibat refocusing anggaran berdampak pada pengurangan anggaran kegiatan di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

"Memang kita harus akui bahwa anggaran kita ini banyak terkurangi. Maka kita melakukan refocusing itu semata-mata ingin mengedepankan kesehatan masyarakat kita," jelas Erzaldi kepada wartawan, Selasa (18/5/2021) di Rapat Koordinasi Pimpinan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung terkait pelaksanaan APBD T.A 2021 dan Perencanaa APBD T.A 2022.

"Nah, ini yang kita sampaikan ke masyarakat bahwa provinsi ini telah banyak berbuat. Bahkan anggaran-anggaran yang selama ini sudah kita persiapkan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan karena bencana ini banyak kita alihkan,"ungkap Erzaldi.

Dengan telah mengedepankan keselamatan masyarakat, Erzaldi, meminta ke warga Babel untuk mematuhi protokol kesehatan dalam upaya membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19.

"Terus balasannya dari masyarakat kita berharap masyarakat lakukanlah protokol kesehatan dengan penuh rasa disiplin. Kenapa, karena semakin kita tidak disiplin, semakin banyak masyarakat kita terpapar semakin dana tergerus. Ini harapan kita dan berharap semoga masyarakat kita makin teredukasi betapa penting prokes. Ayo kita sosialisasikan ke masyarakat bagaimana menjalankan prokes dengan sebaik baiknya," katanya.

Diakuinya, apabila Covid-19 semakin menyebar, membuat semakin banyak dana tergerus. Sementara Bangka Belitung merupakan daerah yang tingkat fiskalnya tergolong rendah. 

"Karena luas daerah kita ini banyak laut, penduduk sedikit. Kalau perhitungan mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU)  dihitung luas daratan dan penduduk, padahal daerah kepulauan ini sangat lebih menginginkan kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur,' ungkap Erzaldi.

Untuk itu pihaknya mendorong pemerintah mengesahkan undang-undang untuk daerah kepulauan agar dapat memberikan porsi keuangan fiskal ke kita memberikan kelonggaran kepada kita. \

"Cara perhitungan DAU memperhatikan luas lautan kita dan kita berharap bagi hasil royalti timah bisa berubah juga," harapnya. 

(Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved