Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Tangani Covid-19,Pemprov Bangka Belitung Reformulasi Anggaran DAU Rp 75 Miliar dan DID Rp 17 Miliar

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 17 tahun 2021 dan SE Nomor SE-2/PK/2021.

Penulis: Riki Pratama | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Riki Pratama
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda), Fery Afriyanto. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 17 tahun 2021 dan SE Nomor SE-2/PK/2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer.

Dari dasar itu Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menindaklanjuti dengan penyesuaian APBD 2021. 

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Pemprov Bangka Belitung, Fery Afriyanto, mengatakan, berdasarkan Surat Edaran dari Kemenkeu tersebut harus merefocusing 8 persen anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp 75 miliar.

Tujuannya untuk dukungan operasional vaksin, insentif tenaga kesehatan serta belanja kesehatan lainnya termasuk kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah.

"Kemudian untuk Dana Insentif Daerah (DID) direformulasi sebesar 30 persen dari total DID sekitar Rp 56,4 miliar untuk penangan Pandemi Covid-19, sarana prasarana kesehatan, digitalisasi pelayanan kesehatan serta perlindungan," jelas Fery kepada Bangkapos.com, Selasa (18/5/2021) di kantor gubernur.

Ia menambahkan, dengan refocusing tersebut terdapat pula pengurangan pendapatan daerah, sehingga berdampak pada penundaan program kegiatan yang sebelumnya tersusun di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Anggaran DAU direformulasi sebesar 8 persen dan DID direformulasi 30 persen untuk memenuhi program kesehatan berkaitan dengan penanganan Covid-19. Jadi sekitar Rp 75 miliar dari total DAU  Rp 939 miliar, untuk DID  30 persen sekitar Rp 17 miliar dari total DID Rp 56 miliar," ujar Fery 

Fery menegaskan refocusing/reformulasi artinya menyusun kembali program kegiatan yang difokuskan sesuai arahan dan ketentuan pemerintah pusat. 

"Kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19 dari mulai vaksin, tempat karantina rumah sakit Covid-19, insentif tenaga kesehatan dan hal lainya,"jelas Fery 

"Jadi untuk sementara kita sesuaikan dari kebijakan pusat dan akan kita lihat lagi perkembangan lebih lanjut. Atas kebijakan pusat ini dan termasuk penurunan pendapatan daerah maka ada program kegiatan yang kita tunda dahulu dibeberapa OPD dan ini sudah dilakukan pada APBD 2020 yang juga kita lakukan refocusing," ungkap Fery.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved