Breaking News:

Tribunners

Urgensi SDGs Desa

SDGs Desa mengadaptasi SDGs global. Ini menunjukkan pada dunia perihal komitmen Indonesia dalam mencapai tujuan SDGs.

Urgensi SDGs Desa
ISTIMEWA
Rojani, S.ST, M.M - Statistisi di Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

JUMLAH penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang atau 9,78 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15,26 juta orang atau 12,82 persen penduduk miskin ada di desa dan 11,16 juta orang atau hanya 7,38 persennya ada di perkotaan. Karena itulah, sesungguhnya akar permasalahan pembangunan di Indonesia ada di desa.

Kemiskinan terbesar ada di desa, penduduk dengan tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah sebagian besar ada di desa. Karena itulah untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia harus dimulai dari desa. Untuk inilah diperlukan SDGs desa.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs Nasional) hingga ke tingkat desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 yang berfokus pada SDGs desa. Dalam regulasi ini diatur tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 yang juga fokus terhadap upaya pencapaian SDGs.

Permasalahan data

Desa adalah garda terdepan. Implementasi program pengentasan kemiskinan, peningkatan produksi pertanian, dan perbaikan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan merujuk ke desa sebagai fokus sasaran. Pengelolaan yang baik pada basis data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa merupakan awal dari efektivitas layanan publik. Persoalannya, basis data desa masih terserak di berbagai pemangku kepentingan.

Data yang digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan desa pun sungguh luar biasa kaya. Sumber data monografi desa yang dihasilkan dari catatan aparat desa pun jadi pegangan, yang dihimpun oleh berbagai kementerian/lembaga (K/L) yang mengelolanya.

Profil desa/kelurahan (prodeskel) dikelola Kementerian Dalam Negeri, potensi desa (podes) dikelola BPS, serta pembaruan data Indeks Desa Membangun (IDM) dikelola Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).

Selain isi data yang relatif tidak berbeda, sebagian narasumbernya pun sama: perangkat desa. Catatan desa dalam bentuk monografi, menurut aturan, harus diperbarui enam bulan sekali. Namun, kenyataannya pembaruan data yang tercatat cenderung lambat.

Banyak faktor dan kendala yang dihadapi. Selain kebijakan desa yang dirasa tak perlu melihat data karena bisa langsung melihat lapangan, juga kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap berbagai data statistik dasar.

Halaman
123
Editor: suhendri
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved