Breaking News:

Berita Kriminalitas

Diduga Lakukan Tipikor Pemberian Fasilitas Kredit, 2 Mantan Kacab Bank Ditahan Kejati Babel

Pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, kembali menahan dua tersangka perkara dugaaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit.

Penulis: Antoni Ramli | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Anthoni Ramli
Gelar perkara dugaaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit terhadap 47 debitur di bank plat merah di Pangkalpinang, Rabu (19/5/2021) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, kembali menahan dua tersangka perkara dugaaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit terhadap 47 debitur di satu bank plat merah di Pangkalpinang, Rabu (19/5/2021).

Keduanya yakni, AHP yang saat ini berstatus mantan kepala cabang (Kacab) bank plat merah.

Peran tersangka selaku pemutus kredit yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 24.000.000.000.

Selain AHP, penyidik juga menahan ATN, yang mantan Kacab bank plat merah.

Peran tersangka ATN memutus kredit yang ditaksir mengakibatkan Kerugian negara Rp 19.400.000.000.

"Sore hari ini, tim penyidik Pidsus Kejati Babel kembali menahan dua orang tersangka perkara kredit di bank plat merah. Usai menjalani sejumlah rangkaian penyidikan, kedua tersangka langsung ditahan dan dititipkan ke rutan polda," ungkap Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Johnny William Pardede,  Rabu (19/5/2021) kepada Bangkapos.com.

Kedua tersangka diancam pasal primair : Pasal 2 ayat 1 (jo)  pasal 18 undang undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

"Subsidair pasal 3 (jo) pasal 18 undang undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," jelas Johnny didampingi  didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus (Adpidsus) Ketut Winawa dan Kasi Penkum Basuki Raharjo.

(Bangkapos.com / Anthoni Ramli)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved