Breaking News:

Advertorial

Tingkatkan Wawasan dan Kemampuan, JPN Kejari Bangka Barat Ikuti Virtual In House Training

Peranan Kejaksaan RI khususnya bidang perdata dan tata usaha negara (Jaksa Pengacara Negara) dalam pendampingan hukum

Editor: nurhayati

MUNTOK, Bangkapos.com — Peranan Kejaksaan RI khususnya bidang perdata dan tata usaha negara (Jaksa Pengacara Negara) dalam pendampingan hukum terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya pemulihan dampak covid-19, sangat dibutuhkan.

Peran penting dari Kejaksaan RI adalah mengawal program tersebut agar berjalan sesuai tujuannya, sehingga dapat tercapai Pemulihan Ekonomi Nasional.

Maka untuk meningkatkan wawasan, kemampuan serta pengetahuan Jaksa Pengacara Negara (JPN ), Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara serta Jaksa Pengacara Negara (JPN ) pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat mengikuti In House Training dengan Tema "Pendampingan Hukum dan Penyusunan Pendapat Hukum pada JAMDATUN", Kamis (20/05/2021).

Kegiatan In House Training yang diikuti oleh Kejari Bangka Barat
Kegiatan In House Training yang diikuti oleh Kejari Bangka Barat (Ist (Kejari Bangka Barat))

Bertindak sebagai Narasumber dalam kegiatan In House Training tersebut yaitu Direktur Pertimbangan Hukum ibu Bernedeta Maria Elastiyani.SH., MH, Kasubdit Pendapat Hukum Ibu Yunita Arifin, SH., MH dan Kasubdit Pendampingan Hukum dan Audit Hukum Ibu Purwani Utami, SH.

Bertempat di Kejaksaan Negeri Bangka Barat, kegiatan In House Training yang berlangsung dari pukul 08.30 WIB digelar menggunakan sarana Vicon (Video Conference) yang diikuti oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

Virtual In House Training dengan Tema
Virtual In House Training dengan Tema "Pendampingan Hukum dan Penyusunan Pendapat Hukum pada JAMDATUN" Yang di ikuti oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se Indonesia (Ist (Kejari Bangka Barat))

"Kegiatan In House Training ini sangat penting untuk menambah wawasan, pengetahuan dan meningkatkan kemampuan JPN di Kejaksaan Negeri Bangka Barat dalam penguatan efektifitas Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dan Pendapat Hukum (Legal Opinion)," Ujar Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne kepada bangkapos.com, Jum'at (21/05/2021).

Selain itu keberhasilan pelaksanaan tugas juga diukur dari sejauh mana efektifitas pelayanan mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan, dengan demikian peningkatan kualitas pelayanan mampu mendorong Jaksa Pengacara Negara (JPN ) untuk senantiasa mengoptimalisasi tugas dan dapat memberikan manfaat besar tidak hanya bagi pemangku kepentingan namun juga bagi masyarakat luas.

"Salah satu kunci utama agar dapat tercapai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bidang Datun terletak pada adanya kepercayaan yang bersumber dari kualitas yang mencerminkan Profesionalitas, Kesungguhan dan Integritas Jaksa Pengacara Negara (JPN ),"pungkasnya.

Dirinya berharap, melalui kegiatan In House Training ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN ) khusus nya di Kejari Bangka Barat, dapat lebih profesional dan proporsional lagi dalam menjalankan tugas, dimana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan program pemerintah pusat yang wajib didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN ), dan satu-satu nya Aparat Penegak Hukum yang mempunyai kewenangan di bidang keperdataan adalah Kejaksaan.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved