Breaking News:

Kasat Reskrim AKP Adi Putra Tanggapi Pernyataan Akademisi Hukum Pertambangan, Penyidik Sesuai SOP

Kasat Reskrim Polres Pangkalpinang AKP Adi Putra menganggapi pernyataan dari Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UBB soal pertambangan.

Penulis: Yuranda | Editor: M Ismunadi
bangkapos.com/dokumentasi
AKP Adi Putra, Kasat Reskrim Polres Pangkalpinang. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kasat Reskrim Polres Pangkalpinang AKP Adi Putra menganggapi pernyataan dari Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung (UBB) Dr. Derita Prapti Rahayu, S. H., M. H.

Menurut Akademisi Hukum Pertambangan ini, selama penyidik hanya bergantung dengan hitam putih atau undang undang Minerba saja, pasti akan menemukan jalan buntu.

Sebab bisa saja kata Derita, fakta di lapangan tidak sesuai dengan regulasi hitam putih yang menjadi acuan penyidik. Termasuk soal pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga: Akademisi Hukum Pertambangan UBB Kritisi Soal Dilepasnya Truk Bawa 8 Ton Tailing dan 12 Ton Timah

Baca juga: Polres Pangkalpinang Lepas Truk Angkut 3 Ton Pasir Timah, Kasat Reskrim: Dokumen Lengkap

Baca juga: Beruntun Dit Samapta Polda Babel Tangkap Truk Bermuatan Timah, BB Smelter Stanindo 3 Ton

Kasat Reskrim Polres Pangkalpinang AKP Adi Putra menyatakan dokumen yang dimilik truk membawa 8 ton Tailing milik PT Bangka Mineral Abadi, 9 ton pasir timah kering milik Afuk Babi, dan 3 ton pasir yang diduga milik Awi Teladan Bangka Selatan, lengkap setelah diperiksa oleh penyidik.

"Penyidik sudah lakukan rangkaian penyelidikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), pengecekan dan periksa saksi-saksi serta pemeriksaan semua dokumen perizinannya ternyata lengkap dam legal," kata AKP Adi Putra, Kamis (27/5/2021)

Katanya, demi untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha yang kegiatanya legal maka pihaknya melepaskan mobil yang mengangkut pasir timah dan tailing tersebut.

"Penyidik tidak akan mencari-cari kesalahan terhadap pelaku usaha atau masyarakat karena kita, tetap berpedoman melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat," katanya

Adi menegaskan, dengan adanya hal tersebut, jangan sampai menghambat program pemerintah dalam Peningkatan Ekonomi Nasional, apalagi saat ini pandemi covid 19 yang sangat menganggu perekonomian masyarakat.

"Sepanjang kegiatan usaha sesuai aturan dan memiliki izin lengkap, maka silakan menjalankan usahanya dengan baik dan benar agar masyarakat sejaterah," ujarnya. (Bangkapos.com/Yuranda)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved