Breaking News:

Tribunners

Melemahnya Sang Pentahelix

Kekuatan pentahelix saat ini diyakini sebagai kekuatan kunci dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19

Editor: suhendri
Melemahnya Sang Pentahelix
ISTIMEWA
Kgs Chris Fither - Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung

MASIH teringat jelas apresiasi yang disematkan pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanganan Covid-19. Mulai dari keberhasilan dalam mengembangkan aplikasi fight covid yang digagas pemuda asli Bangka Belitung, dianggap sebagai provinsi yang cukup sukses dalam penekanan transmisi lokal, sampai akhirnya diberikan penghargaan sebagai provinsi yang sinergisitas dan mempunyai kinerja baik dalam penanganan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana medio Maret yang lalu.

Sebagai provinsi yang dipandang baik dalam pencegahan dan penanganan Covid-19, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan pada situasi yang tidak mengenakkan akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, kasus harian pasien yang terkonfirmasi positif pernah tembus 300 kasus per hari. Rem darurat pun mulai dipersiapkan. Strategi pencegahan pun mulai garang ditegakkan.

Teranyar, sangat banyak langkah yang sudah dilakukan dan direncanakan untuk antisipasi lonjakan kasus positif harian. Mulai dari larangan mudik (lokal), larangan berbuka puasa, larangan open house, larangan takbir keliling, wacana penutupan objek wisata, penempatan satgas di pusat perbelanjaan dan lain sebagainya.
Namun cukupkah demikian?

Bisakah dipastikan langkah-langkah yang akan diambil memberikan dampak yang signifikan dalam penekanan penyebaran Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

Kekuatan pentahelix

Upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 harus kita akui sangat sulit. Kerja keras tanpa henti terus dilakukan untuk menekan laju penyebarannya. Kalau hanya dengan mengandalkan kekuatan eksekutif dirasa mustahil penanganan virus yang berasal dari Wuhan dapat berjalan maksimal dan berakhir dengan segera.

Dengan jumlah anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas, cukup beralasan kalau pemerintahan kewalahan. Upaya strategis yang disusun pun dilakukan sekolaboratif mungkin dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Istilah pemerintahan kolaboratif/collaborative governance sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Dalam sejarah panjang Indonesia, para founding parents sudah sadar betul bahwa diperlukan kerja sama dari seluruh pihak agar cita-cita bangsa dapat terwujud.

Lihat saja dalam sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia" dapat bermakna dalam berbangsa dan bernegara diperlukan kerja sama yang erat dari seluruh pihak. Dalam pemerintahan, pelaksanaan sila ketiga itu dapat juga dimaknai pelaksanaan pemerintahan yang kolaboratif.

Dalam jurnal yang berjudul Collaborative Governance in Theory and Practice, Chriss Ansell dan Alison Gash berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor kunci dalam proses collaborative governance yaitu musyawarah, membangun kepercayaan, pengembangkan komitmen dan pemahaman bersama.

Halaman
1234
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved