Breaking News:

Proyek Jalan di 4 Kabupaten Provinsi Babel Baru Jalan 15 Persen, Komisi III DPRD Ngomong Begini

Pemprov Bangka Belitung telah melakukan perjanjian untuk peminjaman anggaran ke perusahaan BUMN, PT Sarana Multi Infrastruktur

Penulis: Riki Pratama | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com/Riki Pratama
Kapala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jantani 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemprov Bangka Belitung telah melakukan perjanjian untuk peminjaman anggaran ke perusahaan BUMN, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berkisar Rp 245 miliar.

Program ini sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang diberikan pemerintah pusat untuk membiayai sejumlah proyek besar pembangunan di Babel.

Satu di antaranya proyek pembangunan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum di empat lokasi di Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Bangka Barat senilai Rp121 miliar.

Dari tiga proyek yang ada, dua proyek yang saat ini telah berjalan prosesnya, yaitu peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pembangunan dan pelebaran jalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bangka Belitung Jantani, mengatakan, untuk proyek pembangunan jalan dari anggaran pinjaman PT SMI telah berjalan berkisar 15 persen.

"Kalau sekarang masih berlangsung tahapan pelaksanaan fisik, sekitar di atas 15 persen, di daerah yang sudah berjalan kegiatan Air Gegas Bangka Selatan,  Kabupaten Bangka Lingkar Timur-Simpang perahu, Pangkalping-Simpang Katis, Simpang Katis-Sungaiselan, kemudian Parit Tiga Bangka Barat,"kata Jantani kepada Bangkapos.com, Selasa (7/6/2021).

Untuk pengerjaan proyek kata Jantani, dilakukan pelebaran dan pengaspalan dengan penambahan lebar tujuh meter.

"Ukuranya variatif sekitar tujuh meter di lebarkan dan diaspal dengan target kita akhir tahun ini selesai,"katanya.

Sementara, dengan pelaksanan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ia menyebutkan dalam MoU dilakukan Pemprov dengan PT SMI masih bersifat global. 

Yang artinya, kalau satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menjalankan kegiatan, sehingga tak bisa dicairkan untuk semua kegiatan.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved