Breaking News:

Berita Sungailiat

Pemkab Bangka Gelar Rakor Penyelesaian Tuntutan 8 Desa Terhadap PT GML, Ini 7 Poin Hasil Rakor

Pemkab Bangka melaksanakan rapat koordinasi tindaklanjut penyelesaian terkait tuntutan  8 Kades dan BPD terhadap PT Gunung Maras Lestari.

Bangkapos.com/Edwardi
Pemkab Bangka melaksanakan rapat koordinasi tindaklanjut penyelesaian terkait tuntutan 8 Kades dan BPD terhadap PT Gunung Maras Lestari (GML) di ruang OR Bina Praja Kantor Bupati Bangka, Selasa (08/06/2021) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Pemkab Bangka melaksanakan rapat koordinasi tindaklanjut penyelesaian terkait tuntutan  8 Kades dan BPD terhadap PT Gunung Maras Lestari (GML) di ruang OR Bina Praja Kantor Bupati Bangka, Selasa (08/06/2021).

Rapat ini dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bangka, Rahmat Gunawan berlangsung cukup alot dan lama dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.15 WIB.

Dihadiri perwakilan OPD terkait, perwakilan PT GML, 8 Kades dan BPD , para camat terkait dan undangan lainnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bangka, Rahmat Gunawan mengatakan rakor ini menindaklanjuti hasil rakor BAP DPD RI dengan 8 Kades dan BPD, perwakilan PT GML secara zoom meeting beberapa hari lalu.

"Rencananya anggota BAP DPD RI akan melaksanakan kunker ke Kabupaten Bangka pada tanggal 16-18 Juni 2021 dalam rangka menindaklanjuti pengaduan 8 desa dan BPD itu," kata Rahmat Gunawan.

Dari rakor ini dihasilkan 7 kesepakatan antara pihak 8 Kades dan BPD dengan PT GML, selanjutnya hasil keputusan ini akan disampaikan perwakilan PT GML kepada pimpinan PT GML untuk ditandatangani.

Kades Bukit Layang Andry
Kades Bukit Layang Andry (Bangkapos.com/Edwardi)

Kades Bukit Layang Andry mengatakan rakor ini merupakan tindak lanjut zoom meeting dengan BAP DPD RI tanggal 2 Juni lalu, dimana Pemkab Bangka harus memfasilitasi tuntutan masyarakat 8 desa kepada PT GML

"Hasilnya tadi ada 7 poin kesepakatan dan nanti akan kita sampaikan kepada anggota BAP DPD RI saat melakukan kunjungan kerja ke lapangan tanggal 16-18 Juni nanti," kata Andry.

Ditegaskannya, apa yang dilakukan ini bukan berarti kami anti investasi , tetapi kami mencari win-win solution untuk masyarakat sesuai aturan UU No. 6 Tahun 2014 dan kewenangan hak usul desa.

"Kami berharap kepada perusahaan yang melakukan investasi di suatu desa tolong agar dihargai desa setempat, sebab desa merupakan ujung tombak negara , tanpa ada rakyat maka desa tidak ada, tanpa rakyat maka negara juga tidak ada, jadi tolong hargai keberadaan desa-desa ini," harap Andry.

Manager HRD dan Humas PT GML, Nasir.
Manager HRD dan Humas PT GML, Nasir. (Bangkapos.com/Edwardi)
Halaman
123
Penulis: edwardi
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved