Breaking News:

Wawancara Eksklusif

BPJS Ketenagakerjaan Jamin Pekerja Di-PHK Lewat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Baru-baru ini, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program jaminan sosial baru yang bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang sedang disosialisasikan.

Penulis: Arya Bima Mahendra | Editor: El Tjandring
Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, Agus Theodorus Parulian Marpaung. 

Intinya, manfaat JKP bagi orang yang kehilangan pekerjaan adalah mendapatkan bantuan berupa uang tunai selama 3 bulan, dan pelatihan yang difasilitasi oleh BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja dari Dinas Tenaga Kerja.

Selain itu, ada juga bursa penyaluran kerja bagi masyarakat yang terkena PHK.

Persyaratan untuk menerima program JKP adalah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan minimal 30 hari.

Sementara itu, batas pelaporan tindak PHK ke BPJS Ketenagakerjaan harus dilakukan maksimal 3 bulan setelah di PHK. Jika pelaporan dilakukan lebih dari 3 bulan, maka orang yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan JKP.

Selain itu, program JKP hanya diberikan bagi peserta aktif dengan usia maksimal 54 tahun.

Bagaimana GAP (analisa kesenjangan) data di BPJS Ketenagakerjaan?

Berdasarkan publish dari Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa jumlah tenaga kerja di Bangka Belitung adalah sebesar 718.000 per Mei 2021. Dari data tersebut, diketahui pekerja informal sebanyak 364.628 orang atau 50% dari jumlah pekerja di Bangka Belitung.

Sedangkan sisanya adalah pekerja formal yang terdiri dari TNI, POLRI, PNS/ASN, dan pekerja formal yang bekerja di perusahaan BUMN ataupun swasta dan lainnya.

Berdasarkan data kepersertaan yang ada, diketahui bahwa jumlah tenaga kerja penerima upah di Bangka Belitung baru terdaftar sebanyak 81 ribu orang dari total 718.000.

Sementara itu, masih ada sekitar 190 ribu pekerja di sektor swasta yang belum mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau sekitar 24 persen yang baru tercover.

Untuk pekerja informal seperti nelayan, pedagang dan sebagainya dari 364.628 orang hanya 9.700 orang yang terdaftar.

Oleh karena itu, ini adalah PR kami sebagai pihak penyelenggara serta PR kita bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun mitra-mitra kami.

Karena pada dasarnya tidak ada perdamaian abadi tanpa keadilan sosial, dan tidak ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial.

Terkait sektor informal seperti nelayan, mungkin tidak BPJS Ketenagakerjaan yang datang secara langsung kemudian menawarkan ke nelayan-nelayan untuk menjadi peserta?

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved