Breaking News:

Wawancara Eksklusif

BPJS Ketenagakerjaan Jamin Pekerja Di-PHK Lewat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Baru-baru ini, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program jaminan sosial baru yang bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang sedang disosialisasikan.

Penulis: Arya Bima Mahendra | Editor: El Tjandring
Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, Agus Theodorus Parulian Marpaung. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT Jamsostek (Persero) yang bertugas memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik mereka yang bekerja secara informal maupun yang nonformal.

Baru-baru ini, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program jaminan sosial baru yang bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Namun, belum banyak masyarakat yang memgetahui tentang manfaat, syarat-syarat JKP dan program-program jaminan sosial lainnya.

Seperti apa manfaat dan bagaimana program mengikuti program terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan ini, Bangkapos.com telah mewawancarai Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, Agus Theodorus Parulian Marpaung. Berikut kutipan wawancara eksklusif tersebut;

Di masa pandemi ini, banyak orang kehilangan pekerjaannya dan di PHK, lantas bagaimana peran BPJS Ketenagakerjaan mengatasi hal tersebut?

Di bulan-bulan ini kita akan sosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan binaan mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program JKP ini merupakan turunan dari Permenaker No. 37 tahun 2021 yang baru disahkan bulan April lalu.

Untuk iurannya tidak dipotong dari peserta maupun perusahaan karena murni dikeluarkan langsung dari dana operasional BPJS Ketenagakerjaan dan subsidi pemerintah.

Sementara itu, saat ini kita sedang menunggu mekanismenya dari perdir (peraturan direksi) BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Namun perlahan kita akan sosialisasikan tentang manfaat, tujuan, syarat-syaratnya dan lain-lain baik secara webinar maupun tertulis.

Siapa saja yang mendapat pelayanan JKP, apakah hanya peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif atau bagaimana?

Saat ini, pelayanan JKP hanya diperuntukkan untuk peserta aktif atau terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara untuk yang belum daftar atau sudah berhenti bekerja maka belum bisa dilayani.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan. Penyelenggara JKP adalah pemerintah pusat dan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara pesertanya adalah setiap orang yang telah membayar iuran.

Manfaat yang diberikan antara lain, sejumlah uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja untuk menambah skill tenaga kerja.

Sumber pendanaan JKP berasal dari dari pemerintah pusat dalam bentuk APBN dan rekomposisi iuran jaminan sosial.

Rekomposisi jaminan sosial didapatkan dari iuran yang dibayarkan oleh perusahaan baik itu iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) maupun Jaminan Kematian (JKm) sehingga tidak perlu adanya penambahan iuran untuk memperoleh JKP.

Intinya, manfaat JKP bagi orang yang kehilangan pekerjaan adalah mendapatkan bantuan berupa uang tunai selama 3 bulan, dan pelatihan yang difasilitasi oleh BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja dari Dinas Tenaga Kerja.

Selain itu, ada juga bursa penyaluran kerja bagi masyarakat yang terkena PHK.

Persyaratan untuk menerima program JKP adalah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan minimal 30 hari.

Sementara itu, batas pelaporan tindak PHK ke BPJS Ketenagakerjaan harus dilakukan maksimal 3 bulan setelah di PHK. Jika pelaporan dilakukan lebih dari 3 bulan, maka orang yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan JKP.

Selain itu, program JKP hanya diberikan bagi peserta aktif dengan usia maksimal 54 tahun.

Bagaimana GAP (analisa kesenjangan) data di BPJS Ketenagakerjaan?

Berdasarkan publish dari Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa jumlah tenaga kerja di Bangka Belitung adalah sebesar 718.000 per Mei 2021. Dari data tersebut, diketahui pekerja informal sebanyak 364.628 orang atau 50% dari jumlah pekerja di Bangka Belitung.

Sedangkan sisanya adalah pekerja formal yang terdiri dari TNI, POLRI, PNS/ASN, dan pekerja formal yang bekerja di perusahaan BUMN ataupun swasta dan lainnya.

Berdasarkan data kepersertaan yang ada, diketahui bahwa jumlah tenaga kerja penerima upah di Bangka Belitung baru terdaftar sebanyak 81 ribu orang dari total 718.000.

Sementara itu, masih ada sekitar 190 ribu pekerja di sektor swasta yang belum mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau sekitar 24 persen yang baru tercover.

Untuk pekerja informal seperti nelayan, pedagang dan sebagainya dari 364.628 orang hanya 9.700 orang yang terdaftar.

Oleh karena itu, ini adalah PR kami sebagai pihak penyelenggara serta PR kita bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun mitra-mitra kami.

Karena pada dasarnya tidak ada perdamaian abadi tanpa keadilan sosial, dan tidak ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial.

Terkait sektor informal seperti nelayan, mungkin tidak BPJS Ketenagakerjaan yang datang secara langsung kemudian menawarkan ke nelayan-nelayan untuk menjadi peserta?

BPJS Ketenagakerjaan sudah membentuk program kemitraan bernama PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia).

PERISAI memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan BPJS Ketenagakerjaan.

Agen-agen PERISAI bertugas menjual program-program BPJS Ketenagakerjaan serta membantu melayani proses klaim serta pemberian informasi dan manfaat untuk peserta yang daftar melalui mereka.

Sistem PERISAI berfungsi meng-collect iuran dari nelayan tersebut, baik mau dibayar setiap bulan, tiga bulan, enam bulan, maupun satu tahun.

Untuk iuran per bulan jumlah yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 16.800,- yang mana sudah mencakup perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

Saat ini, Gubernur Bangka Belitung mempunyai program pemberian Jaminan bagi pekerja informal berupa JKK dan JKM yang iurannya dibayarkan selama 6 bulan dari dana pemerintah provinsi dan akan dimulai bulan Juli nanti.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved