Breaking News:

Virus Corona di Bangka Belitung

Anggaran Operasional Satgas Covid-19 Tak Kunjung Cair, Gubernur Babel Sebut Anggaran Sedang Dibahas

Selama Januari hingga Juni 2021 anggaran operasional Satgas Covid-19 Bangka belum mendapatkan kejelasan. Akibatnya, banyak biaya operasional

Penulis: Riki Pratama | Editor: Fery Laskari
Darwinsyah/BangkaPos
Ilustrasi Uang 

"Pada 2020/2021 APBD kita Rp 3,1 triliun dengan asumsi silpa Rp 1 milyar rupiah, disilpa itu pasti ada, dari sisa kontrak dan sebagainya. Nah, di 2020 mulai mengalami problem, mulai 2 Maret pandemi Covid-19 kita sudah harus melakukan refocusing dan realokasi ada dasarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Permendagri,"kata Fery Insani.

Kemudian, kata Fery, pemerintah Provinsi Babel saat itu menyangka pelaksanaan refocusing akan selesai pada 2021 tetapi ternyata masih berlanjut untuk penanganan Covid-19.

"Ternyata refocusing dan realokasi masih terjadi, APBD kita dari Rp 3,1 triliun berkurang menjadi Rp 2,7 triliun, berkurang hampir Rp406 miliar,"katanya.

Ia menilai penyebabnya pengurangan itu dari terpotongnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang sekarang tinggal Rp939 miliar.

Selain itu, pemotongan terjadi di Dana Bagi Hasil (DBH) terjadi pengurangan, seperti dari royalti timah praktis membuat APBD kembali berkurang dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 2,7 triliun saat ini.

"Sementara belanja pegawai tidak bisa dikurangi, jadi kalau tadinya belanja pegawai masih di bawah 35 persen, karena dana pembaginya masih Rp 3,1 triliun.

Ketika pembaginya itu berkurang maka otomatis komposisi persentase menjadi naik. Seperti belanja pegawai kompetensi naik karena dana pembaginya Rp 2,7 triliun otomatis persentasenya naik,"jelasnya.

Dengan, kondisi persentase belanja 35 persen, Fery mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk terus bergerak melakukan refocusing dan realokasi fokusnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Karena berdasarkan PMK itu juga sebanyak 8 persen anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) harus ke penanganan Covid-19. Kemudian 25 persen untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Demikian Dana Insentif Daerah (DID) Rp 56 miliar dipotong 30 persen untuk kesehatan juga,"katanya.

Fery, mengatakan Pedapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurun hampir Rp 250 miliar dari 2019. 

Halaman
1234
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved