Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Gubernur Akan Potong TPP ASN, Ketua DPRD Babel Kukuh Tak Setuju, Minta TAPD Hitung Ulang

Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi mengapresiasi atas pelantikan dan pengukuhan yang dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Ketua DPRD Bangka Belitung Herman Suhadi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi mengapresiasi atas pelantikan dan pengukuhan yang dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman terhadap sejumlah pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas dan fungsional dengan total 594 orang, pada Kamis (10/6/2021) siang.

"Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas eksekusi terkait perda tentang pengabungan beberapa OPD (organisasi perangkat daerah). Pengabungan ini tentunya dilakukan merupakan usulan dari kawan-kawan eksekutif. Tujuannya, sebagai salah satu efisiensi birokrasi dan anggaran, oleh karena itu kami setuju. Efisiensi birokrasi ini untuk memaksimalkan pelayanan," jelas Herman saat dikonfirmasi bangkapos.com, Kamis (10/6/2021).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga ikut menanggapi pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dilontarkan orang nomor satu dihadapan ratusan ASN saat pengukuhan tersebut berlangsung.

"Dalam sambutan gubernur tadi disampaikan ada rencana pemotongan TPP bagi ASN di pemprov, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwa saya sangat tidak setuju mengenai itu. Dalam kondisi sulit seperti ini dan Covid-19, kebutuhan dan beban kerja juga meningkat. Oleh karena itu, kami dari lembaga kemarin, kawan-kawan TAPD itu sudah mengajukan anggaran perubahan mendahului, dan sudah kami setujui," kata Herman.

Selain penanganan untuk Covid-19, DPRD Bangka Belitung menyetujui anggaran perubahan yang mendahului ini diharapkan dapat membatalkan rencana penurunan TPP beberapa waktu lalu.

"Kemarin ada wacana pemangkasan TPP, agar bisa dihitung ulang atau direncanakan ulang, intinya agar TPP para ASN tidak terpotong. Kalau pada hari ini, ada rencana pemotongan dan pak gubernur sudah memohon untuk merelakan. Kami di DPRD tetap bersuara, agar cari solusi TPP ASN ini tidak dipotong lah," kata Herman.

Apalagi, dengan pengabungan OPD ini akan banyak pejabat yang menjabat bagian tertentu sebelumnya yang tak terakomodir, bila ada pemotongan TPP,  akan menjadi beban mental yang beruntun dialami mereka.

"Jangan sampai teman-teman ASN berpikir, sudah tidak terakomodir di jabatan yang lama kemudian ada pemotongan TPP, ini sesuatu hal yang beruntun. Mari bersama-sama, kami mengajak untuk menghitung secara sesama dan cermat agar tidak ada yang dikorbankan. Kami mohon maaf dari lembaga dalam pelaksanaan perda, itu perintah undang-undang dan permintaan esekutif itu," kata Herman.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved