Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Pemkot Pangkalpinang Terima Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Rp2,052 Miliar

Pemerintah Kota Pangkalpinang hari ini Kamis (10/6/2021) menerima uang tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp2.052.535.000

Penulis: Andini Dwi Hasanah
Editor: khamelia
ist Dok Kejari Ryan
Penyerahan uang tunggakan PBB oleh PT Kramayudha Sapta kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang diwakili oleh Kepala Bakeuda yang disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Kasi Datun, Kasi Pidsus, Kasi Intelijen, Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan serta pihak Bank Sumsel Babel 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota Pangkalpinang hari ini Kamis (10/6/2021) menerima uang tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp2.052.535.000 dari PT Kramayudha Sapta.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang, Budiyanto menyebut uang sebesar Rp2 miliar tersebut merupakan tunggakan pajak sejak 2009 lalu.

"Utang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari PT Kramayudha Sapta merupakan utang pajak bumi dan bangunan yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan sejak Tahun 2009 lalu, dan hari ini dibayarkan lunas hingga 2021," ungkap Budi dalam rilis kepada Bangkapos.com, Kamis (10/6/2021).

Diakui Budi, Pemkot Pangkalpinang melalui Bakeuda Kota Pangkalpinang sudah berulang kali melayangkan surat peringatan kepada pihak perusahaan.

Penyerahan uang tunggakan PBB oleh PT Kramayudha Sapta kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang tersebut diwakili oleh Kepala Bakeuda yang disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang,  Kasi Datun, Kasi Pidsus, Kasi Intelijen, Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan serta pihak Bank Sumsel Babel.

"Pemerintah Kota Pangkalpinang sudah berulangkali melayangkan surat teguran kepada PT. Kramayudha Sapta untuk segera membayarkan piutang pajak bumi dan bangunan tersebut," sebutnya.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pangkalpinang, Ryan Sumartha Syamsu mengatakan, PT. Kramayudha Sapta baru menyerahkan utang PBB tersebut setelah adanya kerjasama antara Kejari dengan Pemkot Pangkalpinang yang membentuk Pejuang Pendapatan Asli Daerah (PENDEKAR) Kota Pangkalpinang dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang.

"Setelah adanya kerjasama bersama Pendekar ini kita berhasil meminta PT Kramayudha Sapta untuk membayarkan utang pajak bumi dan bangunan tersebut kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang," ujarnya.

"Utang pajak bumi dan bangunan tersebut diserahkan Pemerintah Kota Pangkalpinang diwakili Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang kepada Pihak Bank Sumsel Babel untuk dilakukan penghitungan  kesesuaian nominal uang yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kota Pangkalpinang," lanjutnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved