Breaking News:

Berita Sungailiat

Warga Minta Kapolres Bangka Tindak Tegas TI di Hutan Lindung Sungai Kuala Mapur

Kita sudah pernah peringatkan penambang di sana secara persuasif dan minggu lalu kita razia tapi mereka menghilang pasti akan cek kembali

ist
Warga Tuing Desa Mapur Kecamatan Riausilip Kabupaten Bangka saat mendatangi penambang timah ilegal yang beroperasi di Sungai Kuala Mapur Kamis (9/6/2021) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Warga Tuing tergabung dalam Forum Nelayan Pantai Tuing (FNPT)  Desa Mapur Kecamatan Riausilip Kabupaten Bangka mendesak Kapolres Bangka agar menindak tegas para pelaku tambang pasir timah ilegal yang beroperasi dilaut Sungai Kuala Mapur. Pasalnya kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung dan DAS yang terlarang bagi aktifitas penambangan.

"Kita sudah pernah peringatkan penambang di sana secara persuasif dan minggu lalu kita razia tapi mereka menghilang pasti akan cek kembali dan tindak tegas," kata AKBP Widi Haryawan Kapolres Bangka saat dikonfirmasi Kamis (10/6/2021).

Sebelumnya pada Rabu (9/6/2021) puluhan masyarakat tergabung tokoh pemuda dan Forum Nelayan Pantai Tuing,  nyaris bentrok dengan penambang ilegal di hutan lindung sungai Kuala Mapur.

Kejadian tersebut saat rombongan warga ini mendatanggi para penambang. Warga didampinggi pemerintah desa meminta agar tambang ilegal tersebut segera di hentikan karena akan memicu konflik dengan masyarakat. Suasana mulai panas disaat warga meminta para penambang untuk naik kedarat.  Sempat terjadi adu argumen antara kedua belah pihak namun kondisi tersebut dapat ditenangkan oleh perangkat desa Mapur.

"Kita ketahui bersama bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah Hutan Lindung dan daerah aliran sungai yang terhubung langsung ke pantai Tuing. Sehingga tidak ada alasan dan toleransi terhadap aktivitas ilegal mining di wilayah tersebut," ujar Ketua Karang Taruna Desa Mapur, Gilang Virginiawan

Gilang mengecam seluruh pihak yang terlibat aktivitas tambang ilegal di lokasi dapat segera menghentikan kegiatannya. Dia juga meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menindak penambang ilegal yang terkesan tidak mengindahkan imbauan.

"Kami menagih janji Bapak Kapolres Bangka untuk mengambil tindakan tegas berupa penegakkan hukum tehadap pelaku penambangan di Sungsi Kuala Mapur. Itu disampaikan pada penertiban yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2021 lalu,"terang Gilang.

Gilang menambahkan, aktivitas penambangan di hutan lindung sungai Kuala Mapur telah melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat Mapur. Dampak penambangan ilegal berpotensi pendangkalan aliran sungai hingga perusakan hutan disekitar sungai.

Terkait adanya oknum aparat yang membekengi penambang agar diusut sampai tuntas. Untuk itu perlu dilakukan investigasi mendalam agar dalang yang membackup dapat ditindak.

"Kami ingin konflik sosial dapat dihindari dan kewibawaan aparat penegak hukum dapat terjaga. Maka itu penegakan hukum secara tegas adalah solusinya," kata Gilang.

Sementara Ketua Forum Nelayan Tuing Desa Mapur, Heri Susanto mengatakan pihaknya telah memperingatkan para penambang di Sungai Kuala untuk menghentikan aktivitas karena akan memicu konflik.

"Kalau kondisinya memicu konflik seperti ini apa boleh buat kita tutup semua. Kita tunggu informasi sampai hari sabtu nanti, kalau masih berselisih berarti mereka tidak mau lagi menambang di sungai ini, berarti kami tutupkan,"tegas Heri.

Sementara Sekretaris Desa Mapur, Agus Kurniawan menegaskan lokasi sungai Kuala Desa Mapur merupakan kawasan hutan lindung dan pemerintah desa tidak ada kepentingan di situ.

"Daerah ini dalam kawasan hutan lindung. Kami juga tidak ada kepentingan disini. Dari pada terjadinya konflik lebih baik ditutup saja. Persoalan ini akan kami laporkan dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Karena bila dilanjutkan akan berdampak kepada nelayan dan masyarakat," tegas Agus.

(Bangkapos.com/Deddy Marjaya)

Penulis: deddy_marjaya
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved