Breaking News:

Berita Bangka Barat

Anggaran Jadi Penyebab Tersendatnya Penerimaan CPNS/CPPPK, Ini Penjelasan Wakil Bupati Bangka Barat

Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming Ming mengungkapkan, anggaran menjadi faktor penyebab hingga kini penyelenggaraan CPNS/CPPK tersendat.

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy
Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming Ming mengungkapkan, anggaran menjadi faktor penyebab hingga kini penyelenggaraan  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai dengan Perjanjian Kerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih tersendat.

"Kemarin saat pembahasan anggaran kan kita proyeksi beban dari 2020 terbebani sampai dengan 2022, proyeksi untuk defisit anggaran sekitar Rp 190 milliar, dipotong-potong tinggal Rp 100 miliar,"  ungkap  Bong Ming Ming, Minggu (13/06/2021).

Bong Ming Ming mengatakan terkait CPPPK masih menjadi beban, dikarenakan terkait gaji merupakan tanggungjawab dari Pemkab Bangka Barat.

"Nah PPPK kan jadi beban kabupaten nih dan sangat besar, sementara kalau PPPK kita angkat bagaimana nasib honorer lain. Jangan salah, beban membayar honorer kita sudah sekitar Rp 100 miliar, jadi kalau kita tambah lagi dengan PPPK beban kita akan jauh lebih besar lagi," jelasnya.

Namun diketahui terkait penyelenggaraan CPNS dan CPPPK merupakan pengadaan satu paket, sehingga hal ini lah yang membuat Pemkab Bangka Barat masih terus melakukan pertimbangan terkait penyelenggaraannya.

"Akhirnya belanja tidak langsung jauh lebih besar, dari pada belanja untuk masyarakat ini yang kita khawatirkan. Angka masih kita masukan sambil kita membuat beberapa pertimbangan, insyaAllah kita memang perlu PNS, tatkala kita harus menanggung PPPK karena itu dibebani di kabupaten," ucapnya.

Lebih lanjut terkait penyelenggaraan CPNS dan CPPPK, Bong Ming Ming mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan di Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS).

"Persoalan PPPK kita akan pertimbangan itu di KUA PPAS apakah kita sanggup, karena itu cukup besar dan setiap tahun akan kita keluarkan. KUA PPAS akan kita bahas mungkin juga bisa dikurangi, nanti akan konsultasi dengan Kemenpan RB jadi belum fix masih menunggu,"  jelas Bong Ming Ming.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka Barat, Abimanyu membenarkan Pemkab Bangka Barat kesulitan terkait anggaran untuk CPPPK.

Diketahui untuk formasi CPNS dan CPPPK di Lingkungan Pemkab Bangka Barat yakni 507 untuk CPPPK, sedangkan untuk CPNS terdapat 159 formasi.

"Waktu itu rapat jadi bahwa kita tetap menerima cpns, tapi akan dikonsultasikan tapi hasil koordinasi itu satu paket nah ini yang perlu diluruskan lagi. Ini kan satu paket kalau CPNS anggaran dari pusat, nah untuk PPPK ini yang biayain oleh Pemda," ucap Abimanyu.

Abimanyu berharap untuk penerimaan CPNS dan PPPK, di lingkungan Pemkab Bangka Barat masih perlu diperhitungkan lagi khususnya untuk PPPK.

"Jadi permasalahan ini PPPK ini yang perlu harus diitung, karena kalau di biayai APBD itu sekitar Rp 20 miliar. Makanya hasil diskusi ini masih dipertanyakan, kalau kemarin sih masih koordinasi intinya kita harus berhitung lebih cermat," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved