Breaking News:

Berita Bangka Selatan

Kanwil Kemenkumham Babel dan Pemda Bangka Selatan Teken MoU Berikan Kemudahan Bagi Masyarakat

Usai melakukan penandatanganan, Anas Saeful Anwar menyatakan kegiatan ini sengaja dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan hukum dan HAM

Penulis: Jhoni Kurniawan | Editor: khamelia
(Bangka Pos/Jhoni Kurniawan)
Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anas Saeful Anwar bersama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Mulyono saat melakukan penandatanganan MoU Pelayanan Hukum dan HAM di Grand Marina Hotel Toboali pada Selasa, (15/6/2021) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan lakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait pelayanan hukum dan HAM bagi masyarakat pada Selasa, (15/6/2021).

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anas Saeful Anwar bersama Bupati Bangka Selatan yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Mulyono di Grand Marina Hotel Toboali.

Usai melakukan penandatanganan, Anas Saeful Anwar menyatakan kegiatan ini sengaja dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan hukum dan HAM kepada masyarakat luas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan secara khusus di Kabupaten Bangka Selatan.

Menurut Anas, saat ini pelayanan hukum HAM kepada masyarakat baru ada di satuan unit pelaksana teknis seperti misalnya di rumah tahanan (rutan) maupun lembaga pemasyarakatan (lapas) sehingga untuk menjangkau masyarakat pihaknya melakukan kerjasama bersama pemerintah daerah.

"Tidak semua kabupaten di Bangka Belitung memiliki rutan maupun lapas sehingga untuk menjangkau masyarakat ini kami melakukan kerjasama dengan pemda melalui kecamatan di kabupaten untuk mendirikan pos pelayanan komunikasi masyarakat," ujar Anas.

Melalui pelayanan ini lanjutnya, masyarakat yang terkendala masalah HAM tidak harus mendatangi Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat menyelesaikan masalahnya dan dapat difasilitasi oleh pihak kecamatan setempat.

"Jika masyarakat kita ada masalah atau kasus pelanggaran HAM, maka di kantor kecamatan nantinya dapat difasilitasi tanpa harus ke Kanwil Kemenkumham Provinsi Babel. Dengan adanya pos pelayanan ini maka masyarakat kita tentu akan terbantu," ujarnya.

Pihaknya lanjut Anas juga akan menyiapkan Penyuluh Hukum bagi masyarakat di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan sehingga masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam penyelesaian hukum dapat terbantu.

"Bagi sebagian masyarakat tentunya masih terkendala ekonomi dalam penyelesaian hukum ini sehingga kami juga menyiapkan Penyuluh Hukum sehingga kalau ada permasalahan seperti tindak pidana dapat dibantu pelayanannya," tuturnya.

Melalui Penyuluh Hukum ini juga lanjut Anas dapat diberdayakan oleh masyarakat di setiap desa-desa sehingga dapat merasakan pelayanan hukum dan HAM dan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan Hak Asazi Manusia (HAM).

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Mulyono menyatakan jika MoU bersama Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya akan dapat memudahkan masyarakat dalam pelayanan khususnya masalah Hukum dan HAM.

"Pelayanan ini nantinya akan dipusatkan di kantor camat di setiap wilayah di Kabupaten Bangka Selatan. Pelayanan ini juga tentunya akan membantu masyarakat kita dalam permasalahan hukum khususnya HAM sehingga melalui kerjasama ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mencari jalan keluar atas setiap masalah yang muncul," beber Mulyono.

Melalui pelayanan komunikasi masyarakat (yankomas) ini diharapkan permasalahan masyarakat dalam bidang hukum dan HAM bisa diselesaikan dan tidak stagnan ataupun tidak mandek.

"Nantinya pak camat di setiap wilayah akan menjadi perwakilan Bupati Bangka Selatan untuk bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham, khususnya di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM," ungkap Mulyono.

Untuk itu Mulyono juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Selatan untuk memanfaatkan pelayanan yang telah disiapkan oleh Kanwil Kemenkumham sehingga jika ada permasalahan-permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan aman. (Bangka Pos/Jhoni Kurniawan)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved