Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Aturan Baru Penetapan Izin Ruang Laut di Bangka Belitung, Perizinan Diambil Alih Kementerian

Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulai kecil (RZWP3K) masih menjadi dasar pengeluaran izin untuk pemanfaatan ruang laut di Babel

Penulis: Riki Pratama | Editor: Fery Laskari
Bangkapos.com/Dok
ILUSTRASI: Wisatawan menaiki perahu pompong yang akan mengantarkan mereka berkeliling pulau-pulau di depan Tanjung Penyusuk. 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulai kecil (RZWP3K) masih menjadi dasar pengeluaran izin untuk pemanfaatan ruang laut di Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Namun seiring terbitnya, PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat ini.

Kasi Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang Laut, Dinas Kelautan Perikanan Bangka Belitung, Hasti Wahyuni, mengatakan, untuk Perda RZWP3K masih menjadi dasar dalam penetapan izin ruang laut.

"Perizinan diambil alih Kementerian Kelautan Perikanan, sehingga yang ingin mengurus izin bisa namanya menyampaikan permohonan terkait kegiatan pemanfaat ruang laut sejak adanya PP 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penata ruang laut," jelas Hasti kepada Bangkapos.com, Rabu (16/6/2021) di tempat kerjanya.

Ia mengatakan permohonan izin tersebut berkaitan dengan penggunakan ruang laut dari jarak 0 sampai 12 mil laut. 

"Seperti izin tambak udang itu terkait pipanya saja yang mengarah ke  pemanfaat air laut. Kalau pipanya ada di darat itu masuk ke tata ruang, tetapi ini pipanya menggunakan ruang laut,"lanjutnya.

Dia menegaskan, bukan hanyan soal tambak udang, semua yang berkaitan dengan ruang laut harus memenuhi izin yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan.

"Semua yang memanfaat ruang laut harus izin, termasuk misalnya ingin membangun dermaga menggunakan ruang laut tetap harus melalui permohonan izin,"ujarnya.

Hasti, menambahkan belum ada pendelegasian untuk pengurusan izin yang diberikan ke pemerintah provinsi, sehingga semua urusan mengenai pemanfaatan ruag laut harus melalui kementrian.

"Apabila nanti ada pendelegasikan ke daerah baru dapat dari daerah, tetapi sekarang lagi dibahas, berkaitan peraturan pemerintah (PP) 21 itu terkait perizinan semua kegiatan ruang laut. Apakah nanti dideligasikan ke daerah atau pemerintah pusat mau sendiri mengurusnya. Nanti ada permenya,"jelasnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved