Breaking News:

Berita Pangkapinang

Tambak Udang Belum Lengkap Izin Diminta Tak Beroperasi, DLHK Babel Baru Keluarkan 15 Izin

Dari sekian banyak tambang udang yang buka di Bangka Belitung, tidak semuanya memiliki izin lingkungan yang lengkap.

Penulis: Riki Pratama | Editor: El Tjandring
Bangkapos/Riki Pratama
Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bangka Belitung, Mega Oktarian. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Aktivitas investasi tambak udang saat ini sedang menggeliat di Provinsi Bangka Belitung. Namun, dari sekian banyak tambang udang yang buka, tidak semuanya memiliki izin lingkungan yang lengkap.

Akibatnya, menjadi persoalan dan protes sebagian masyarakat karena terjadinya pencemaran lingkungan dari tambak udang.

Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bangka Belitung, Mega Oktarian, mengatakan, kewenangan Dinas LHK saat ini hanya pada mengeluarkan persetujuan lingkungan setiap usaha tambang.

Sejauh ini baru 15 persetujuan yang telah dikeluarkan DLHK Babel terhadap usaha tambak udang di Bangka Belitung.

"Kalau saat ini istilahnya persetujuan lingkungan, itu bahasa yang benarnya, karena di sini sudah mengacu pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan pengelolaan ligkungan hidup," jelas Mega Oktarian kepada Bangkapos.com, Rabu (16/6/3021) di tempat kerjanya.

Mega menegaskan persetujuan lingkungan juga dapat diberikan ke pihak usaha tambak udang apabila telah memenuhi semua syarat yang telah dikeluarkan dari beberapa instansi mulai dari kabupaten/kota hingga ke DLHK.

"Bahwa untuk persetujuan lingkungan hidup tahapan sederhana saya jelaskan, agar bisa dipahami, yang ada pertama. Pihak yang mengajukan usaha tambak harus dapat izin kesesuaian ruang yang memberikan dari kabupaten/kota baik kabupaten A atau B," katanya.

“Kedua, izin pemanfaatan ruang laut khusus tambak udang mengeluarkan dari pihak PUPR Babel untuk tata ruang, lalu ketiga ada izin lokasi perairan dari Dinas Kelautan dan Perikanan,” ujarnya lagi.

Tetapi, kata Mega, pada tahapan izin lokasi perairan ini yang selalu menjadi mandeg dan menjadi hambatan, karena harus mengurus ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyebabnya karena belum adanya aturan turunan untuk dapat dilakukan di tingkat provinsi.

"Karena beberapa waktu sebelumnya di urus di dinas kelautan dan perikanan, tetapi pihak DKP Babel menyebutkan tidak bisa mengelurkan karena belum ada peraturan menteri turun ke mereka.”

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved