Breaking News:

Virus Corona di Bangka Belitung

Alokasikan 8 Persen Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 di Babel

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di tingkat Desa

Penulis: Teddy Malaka (CC) | Editor: Teddy Malaka
Bangkapos.com/Riki Pratama
Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah 

BANGKAPOS.COM -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di tingkat Desa. Dana Desa akan diarahkan untuk mendukung kebijakan tersebut.

Kebijakan ini diambil seiring meningkatnya penyebaran wabah Covid-19, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur, Abdul Fatah melaksanakan rapat koordinasi di Gedung Tribrata Polda Babel, Kamis (17/06/2021).

Melansri babelprov.go.id, Wagub Abdul Fatah mengatakan Pemprov Babel akan mengoptimalkan dana desa, sehingga dalam pelaksanaan PPKM nanti dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adapun besaran dana desa yang di gunakan minimal 8 persen dari pagu dana desa dari tiap desa. 

Dirinya juga menjelaskan dasar hukum penggunaan Dana Desa diatur berdasarkan Instruksi Mendagri No. 3 tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 melalui APBDes, Instruksi Mendes PDTT No. 1 tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pemberlakuan PPKM Berskala mikro di Desa, Instruksi Mendagri No. 13 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan, serta Surat Edaran Mendagri No. 143/575/SJ tentang Percepatan dan Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2021.

"PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM di Kabupaten/Kota dengan menerapkan pembatasan tempat kerja 50 persen Work From Home (WFH) dan 50 persen Work From Office (WFO), kegiatan belajar mengajar secara online, restoran makan ditempat 50 persen dari kapasitas dan jam operasional, pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 21.00 dengan prokes lebih ketat, tempat ibadah, fasilitas umum dan membatasi kegiatan lainnya sesuai kentuan yang di tetapkan "ungkap Wagub. 

Dengan adanya dasar hukum tersebut, Wagub menjelaskan agar para Kepala Desa agar tidak ragu dalam pengunaan dana tersebut karena sudah ada dasar hukumnya. 

"Dana desa penanganan Covid -19 sejumlah Rp. 19.459.450.368 dari total pagu anggaran Rp 334.531.471.000 (5,82 persen) untuk penanganan Covid-19," tegasnya.  (Kominfo/Penulis: Hasan)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved