Breaking News:

Berita Bangka Barat

CPNS dan PPPK Bangka Barat Terancam Batal Karena Tak Ada Anggaran, Marudur Minta Tetap Dilaksanakan

Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, Marudur Saragih mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat menyelenggarakan penerimaan CPNS dan CPPPK.

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: El Tjandring
(Bangkapos.com)
Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, Marudur Saragih. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, Marudur Saragih mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat menyelenggarakan penerimaan CPNS dan CPPPK.

"Kami di DPRD sangat mensupport jika ada CPNS dan CPPPK ini, supaya jangan sampai mereka yang sudah mau ikut menjadi tidak bisa mengikuti," ujar Marudur, Kamis (17/06/2021).

Diketahui sebelumnya Pemda Bangka Barat terkendala anggaran untuk PPPK, sehingga hal inilah yang membuat penyelenggaraan CPNS dan CPPK di lingkungan Pemkab Bangka Barat belum terlaksana.

"Terkait tidak ada anggaran sebenarnya harus diupayakan oleh Pemda, untuk mencari sumber pendapatan yang lain. Tidak hanya mengandalkan APBD, artinya harusnya sudah diantisipasi jauh-jauh hari oleh tim karena sudah diusulkan," tuturnya.

Untuk formasi CPNS dan CPPPK di Lingkungan Pemkab Bangka Barat pun sudah diketahui, yakni 507 untuk CPPPK, sedangkan untuk CPNS terdapat 159 formasi.

"Jangan sampai usulan yang baik seperti ini, tidak terlaksana. Ini kan harusnya ada tiap tahun, supaya nanti yang pensiun ada generasinya. Harusnya PAD ditingkatkan minimal supaya bisa mensupport, kegiatan program kerja yang menjadi prioritas. Kalau kami di DPRD selalu maunya harus ada, supaya ada keseimbangan," jelasnya.

Marudur Saragih menyayangkan jika Pemkab Bangka Barat, tidak ikut serta dalam penyelenggaraan CPNS dan CPPPK.

"Kita sangat menyayangkan lah kalau program CPNS tahun ini tidak ada, sangat menyayangkan supaya di tahun-tahun berikutnya menjadi bahan evaluasi kinerja Pemda untuk menyiapkan anggaran seperti itu," tuturnya.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka Barat, Abimanyu mengungkapkan Pemkab Bangka Barat kesulitan terkait anggaran untuk menggelar CPNS dan CPPPK.

"Waktu itu rapat jadi bahwa kita tetap menerima cpns, tapi akan dikonsultasikan tapi hasil koordinasi itu satu paket nah ini yang perlu diluruskan lagi. Ini kan satu paket kalau CPNS anggaran dari pusat, nah untuk PPPK ini yang biayain oleh Pemda," ucap Abimanyu.

Abimanyu berharap untuk penerimaan CPNS dan PPPK, di lingkungan Pemkab Bangka Barat masih perlu diperhitungkan lagi khususnya untuk PPPK.

"Jadi permasalahan ini PPPK ini yang perlu harus dihitung, karena kalau dibiayai APBD itu sekitar Rp 20 miliar. Makanya hasil diskusi ini masih dipertanyakan, kalau kemarin sih masih koordinasi intinya kita harus berhitung lebih cermat," ungkapnya.

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved