Breaking News:

Advertorial

Melalui Jaksa Peduli Anak, Kajari Dukung Bangka Barat Sebagai Kabupaten Layak Anak

Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne mengunjungi Sekolah Dasar Santa Maria Muntok dalam rangka mensosialisasikan program "Jaksa Peduli Anak”.

Penulis: Iklan Bangkapos | Editor: El Tjandring
Ist (Kejari Bangka Barat)
Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne menghadiri undangan kegiatan sekaligus mensosialisasikan program Jaksa Peduli Anak di SD Santa Maria Muntok, Kamis (17/06/2021). 

BANGKAPOS.COM - Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Helena Octavianne mengunjungi Sekolah Dasar Santa Maria Muntok dalam rangka mensosialisasikan salah satu program dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat, yaitu "Jaksa Peduli Anak”, Kamis (17/06/2021).

Disana, Kajari Bangka Barat menyampaikan apa itu “Jaksa Peduli Anak” kepada para guru serta orang tua yang hadir. Adapun program Jaksa Peduli Anak merupakan salah satu peran Kejaksaan Negeri Bangka Barat dalam mendukung program pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bangka Barat menjadi Kabupaten Layak Anak.

Diakuinya, perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini memang belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak, harus didasarkan pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Untuk itu, pelayanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu bentuk kepedulian Kejaksaan.

"Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Untuk itu, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif," ujarnya.

Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne berkesempatan menyampaikan salah satu program Kejari Bangka Barat yaitu Jaksa Peduli  Anak, pada undangan kegiatan di SD Santa Maria Muntok, Kamis (17/06/2021).
Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne berkesempatan menyampaikan salah satu program Kejari Bangka Barat yaitu Jaksa Peduli Anak, pada undangan kegiatan di SD Santa Maria Muntok, Kamis (17/06/2021). (Ist (Kejari Bangka Barat))

Helena mengatakan, negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) , termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat Nasional maupun yang bersifat Internasional.

Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi Konvensi Internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya berubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal yaitu, persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

"Negara, Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya."

"Perlindungan anak harus dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang," katanya.

Helena menambahkan walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang tentang perlindungan anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak.

Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

"Agar efektif, pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu tentu saja peran serta dari keluarga, sekolah dan terutama lingkungan dapat membuat anak lebih bisa berkembang menjadi sosok yang bijaksana dan dewasa serta berguna bagi agama, keluarga, nusa bangsa, negara dan terutama untuk diri sendiri," pungkasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved