Breaking News:

Peta Jabatan Pemprov Bangka Belitung Sesuai Model Struktur Organisasi Baru

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) segera akan menyelesaikan proses penyetaraan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Editor: nurhayati
Diskominfo Babel
Rapat Pemantapan, Penyederhanaan Struktur Organisasi yang dipimpin langsung Wakil Gubernur, Abdul Fatah di Ruang Rapat Pasir Padi Kantor Gubernur Babel, Jumat (18/06/2021) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Atas desakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) RI, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) segera akan menyelesaikan proses penyetaraan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Bangka Belitung dari struktural ke fungsional.

Untuk itu, Pemprov Babel gelar Rapat Pemantapan, Penyederhanaan Struktur Organisasi yang dipimpin langsung Wakil Gubernur, Abdul Fatah di Ruang Rapat Pasir Padi Kantor Gubernur Babel, Jumat (18/06/2021) dengan dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Sekretaris di Lingkungan Pemprov. Babel.

"Kita akan menghilangkan beberapa tataran struktural eselon III dan IV agar bisa disetarakan dengan jabatan fungsional dengan latar pendidikan yang tepat. Hal ini akan dibahas secara rinci untuk tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak ada pegawai yang merasa tidak ada kesesuaian," tambahnya.

Penyederhanaan struktur organisasi menurut wagub menuju kepada kesetaraan jabatan agar tidak ada tugas dan fungsi ASN fungsional yang terabaikan.

Jadi, pejabat fungsional akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta latar belakang pendidikan yang merujuk pada rumah jabatan yang telah disusun.

Kepala Biro Organisasi, Ellyana menjelaskan, bahwa penyederhanaan birokrasi ini telah digaungkan sejak dua tahun yang lalu.

Namun, pada bulan Mei 2021, secara tegas Bangka Belitung diperintahkan untuk segera merealisasikannya. Sebanyak 5.463 ASN di Pemprov. Babel yang akan disederhanakan sesuai dengan kompetensinya.

"Proses penyederhanaan ini kami garap secara tandem dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) karena berpacu dengan waktu. Jadi, kami berharap kepada semua kepala perangkat daerah agar menyampaikan struktur organisasi dan nama pejabat yang akan dialihkan paling lambat tanggal 30 Juni 2021. Apabila kita menyampaikannya diatas tanggal tersebut, maka yang bersangkutan harus melalui proses biasa untuk dapat menjadi tenaga fungsional," jelas Ellyana.

"Penyederhanaan birokrasi ini melalui tiga tahapan, yang pertama adalah menyederhanakan struktur organisasi. Struktur organisasi tiap OPD akan berbeda sesuai dengan model dari MenpanRB. Misal, model struktur organisasi Satpol PP akan berbeda dengan Inspektorat. Kedua, menyetarakan jabatan, yakni perpindahan jabatan eselon IV dan sebagian eselon III ke jabatan fungsional. Sedangkan pada tahapan ketiga, melakukan perubahan tugas dan fungsi dari masing-masing ASN," paparnya.

Selanjutnya dirinya mengatakan bahwa Pemprov Bangka Belitung saat ini memiliki 18 dinas, 6 badan, 1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 1 sekretariat (Setda) yang terdiri dari 7 biro, 1 inspektorat dan beberapa Cabang Dinas (Capdin) serta 36 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Untuk UPTD cabang dinas, tidak mengalami perubahan struktur organisasi. Dan Badan Penghubung menjadi satu-satunya badan yang tidak ada perubahan struktur.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved