Breaking News:

Berita Bangka Barat

Pemkab Bangka Barat Kirim Surat Batalkan CPNS Dan CPPPK 2021, Pertimbangan Ini Jadi Alasan

Pemkab Bangka Barat telah mengirimkan surat pengajuan pembatalan proses penyelenggaraan CPNS dan CPPPK tahun 2021.

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: El Tjandring
Bangkapos.com
Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat telah mengirimkan surat pengajuan pembatalan proses penyelenggaraan CPNS dan CPPPK tahun 2021.

Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming saat dikonfirmasi Bangkapos.com, perihal proses penyelenggaraan CPNS dan CPPPK di lingkungan Pemkab Bangka Barat.

"Untuk 2022 kami sudah anggarkan, tapi untuk 2021 kami hold (tahan) dulu. Memang masih disusun anggarannya oleh Tim TAPD dan kami pastikan sepertinya untuk 2021, karena kemarin memang sudah disurati ke Kemenpan RB bahwa kita batal," ujar Bong Ming Ming, Minggu (20/06/2021).

Diketahui Pemkab Bangka Barat mengalami kesulitan, terkait CPPPK yang anggarannya berasal dari APBD Pemkab Bangka Barat. Sedangkan untuk penyelenggaraannya CPNS dan CPPPK merupakan satu paket, sehingga hal inilah yang membuat CPNS juga tidak akan ikut diselenggarakan.

"Tapi Kemenpan RB masih memberikan kesempatan, Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) nanti sesuai dengan instruksi Bupati akan mengkaji ulang tentang perihal ini. Bebannya cukup tinggi sampai Rp 20 miliar dan itu setiap tahun harus kita lakukan, untuk surat pembatalan sudah dikirim ke Kemenpan RB," jelasnya.

Lebih lanjut Bong Ming Ming mengatakan jika pelaksanaan CPNS dan CPPPK digelar, dikhawatirkan akan menjadikan beban untuk APBD Pemkab Bangka Barat.

"Sementara proyeksi defisit anggaran di tahun 2022 sudah mencapai hampir 190 miliar, setelah terjadi pemangkasan kita sudah menghemat sekitar Rp 100 miliar. Tapi masih ada beban untuk proyeksi defisit anggaran Rp 100 miliar, makanya kita di KUA PPAS ini melakukan penghematan lagi," jelasnya.

Lebih lanjut diketahui untuk anggaran honorer Pemkab Bangka Barat, termasuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) mencapai sekitar Rp 100 miliar.

"Makanya kita sedang mengkaji kebijakan- kebijakan lain, tapi kita coba anggarkan di tahun 2022. Berharap ada arah kebijakan yang berbeda berharap peningkatan APBD kita kan naik, pendapatan naik itu yang sedang hari ini kita kejar," ungkapnya.

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved